(Taiwan, ROC) Penipuan sangat meresahkan dan menjadi topik yang mendapat paling banyak kritikan dari masyarakat, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan setiap kementerian, merevisi peraturan, meningkatkan perangkat anti-penipuan untuk kepolisian dan kejaksaan, mengelola platform media sosial, sekuat tenaga memerangi penipuan online. Dikarenakan dengan strategi penipuan terus menerus berkembang, maka pemerintah juga mempertimbangkan cara mencegah perangkat lunak komunikasi yang diblokir menjadi sarang penipuan.
Pusat Komando Anti Penipuan, Membangun Ekosistem Rantai Anti Penipuan
Sejak PM Cho Jung-tai menjabat, selain mengupayakan kemajuan perekonomian Taiwan, juga aktif mengimplementasikan kebijakan politik “5 Berantas 7 Keamanan”, diikuti dengan diloloskannya “4 Undang-undang Anti Penipuan”, dan meluncurkan Anti Penipuan Online versi 2.0 sebagai tindak lanjut memberantas penipuan.
Dalam rangka mengintegrasikan kekuatan pemerintah, kantor anti penipuan Yuan Eksekutif pada tahun lalu berubah menjadi Pusat Komando Anti Penipuan, bertujuan untuk mempersiapkan, mengoordinasikan setiap Kementerian untuk menerapkan anti penipuan online, memerangi kejahatan penipuan, pada awal telah disampaikan terkait perangkat dan kebijakan, selanjutnya bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman dan Kemendagri untuk mendekontruksi modus operandi.
Sekjen Pusat Komando Anti-Penipuan, Ketua Pusat Anti-Penipuan Biro Kriminal Kepolisian Huang Guo-shi (黃國師) mengatakan, setelah kantor anti penipuan bertransformasi menjadi Pusat Komando Anti-Penipuan, maka pemerintah mendatangkan strategi penerapan hukum asing, membangun rantai ekosistem anti penipuan pusat dan daerah. Huang Guo-shi mengatakan, “22 kabupaten/kota juga akan membentuk tim anti-penipuan lokal, dipimpin oleh pimpinan kabupaten/kota. Badan Investigasi Kementerian Kehakiman memiliki pusat anti-penipuan, dan semuanya tergabung dalam gugus tugas, artinya menjadi tugas penting. Pusat komando anti-penipuan berfungsi sebagai platform untuk menerapkan aspek teknis yang dihadapi oleh semua orang, atau strategi yang dapat diterapkan sebagai referensi dari luar negeri, ke setiap bagian, sehingga memungkinkan pemerintah menjadi rantai ekosistem anti-penipuan yang lengkap.”
Legislator dari Partai Demokrat Progresif (DPP), Chang Hung-lu beranggapan, pemerintah melengkapi sistem hukum, dan masih memerlukan setiap kementerian aktif menerapkannya, baru tindakan pencegahan penipuan dari atas hingga bawah dapat dilakukan secara menyeluruh.
Dalam rantai ekosistem anti-penipuan, pemerintah dan setiap kementerian mempunyai tanggung jawab masing-masing. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab mendeteksi penipuan, Komisi Pengawas Keuangan bertanggung jawab mencegah penipuan, Kementerian Urusan Digital bertanggung jawab mencegah penipuan, dan Komisi Komunikasi Nasional (NCC) bertugas untuk mencegah penipuan, dan Kementerian Kehakiman bertanggung jawab untuk mengadili kasus penipuan. Berbeda dengan versi 1.5, Rencana Aksi Anti-Fraud 2.0 berfokus pada pengembangan keuangan, telekomunikasi dan ekonomi digital, menindak kejahatan penipuan dari sumbernya, meningkatkan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan penipuan; pengembalian barang curian, dan memberikan layanan bersahabat seperti konsultasi mediasi dan bantuan hukum kepada para korban.