(Taiwan, ROC) --- Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss meminta kepada NATO untuk memastikan kemampuan pertahanan diri yang dimiliki oleh negara-negara penganut paham demokrasi, terutama Taiwan.
Ia juga melanjutkan bahwasanya otoritas RRT (Republik Rakyat Tiongkok) sudah selayaknya mematuhi peraturan internasional.
Menteri Liz Truss menyampaikan, selain gagal dalam mencegah agresi Rusia ke Ukraina, Beijing juga tidak selayaknya melontarkan pernyataan yang tidak seharusnya kepada negara-negara yang diakui NATO.
Pada Rabu malam (27/4), Menlu Lis Truss menyampaikan pidato kebijakan luar negeri selama 20 menit dalam sebuah perjamuan makan malam di Mansion House, London.
Perjamuan makan malam tersebut diberitakan juga dihadiri oleh para duta besar dan pejabat pemerintahan dari berbagai negara.
Menlu Liz Truss menyebutkan bahwa pilihan untuk menentukan keamanan di wilayah “EU-Atlantik” dengan “Indo-Pasifik” adalah hal yang tidak benar.
Keamanan kedua wilayah tersebut menjadi yang terdepan, terutama di tengah perkembangan perpolitikan saat ini. Dengan demikian, warga dunia sudah seharusnya memiliki organisasi NATO yang semakin mengglobal.
Namun, ia menekankan bahwa saat ini bukan berarti harus memperluas keanggotaan NATO, melainkan NATO sudah seharusnya berorientasi secara global, guna menghadapi ancaman, termasuk mengantisipasi seluruh bentuk tekanan di kawasan Indo-Pasifik.
Guna memastikan kestabilan di wilayah Samudera Pasifik, maka menjalin kerja sama dengan Jepang, Australia atau negara sekutu lainnya, juga sudah sepatutnya dipikirkan.
Lis Truss yang sebelumnya pernah menjabat posisi Menteri Perdagangan Internasional tersebut memang dikenal sebagai sosok yang selalu memprioritaskan jalinan ekonomi perdagangan dan keamanan.
Dalam perjamuan makan malam kemarin, Menlu Lis Truss menyerukan sebuah kombinasi antara "Kekuatan Keras” dengan keamanan ekonomi, guna merestrukturisasi pertahanan dunia.
Ia menyampaikan, seluruh negara di dunia sudah seharusnya mematuhi aturan main yang berlaku, hal ini juga termasuk RRT.
Tidak hanya diam dalam melihat agresi Rusia ke Ukraina, pihak Beijing bahkan memperkuat jalinan ekspor mereka ke Rusia. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, maka ekspor Rusia Ke RRT diberitakan meningkat hampir sepertiga pada kuartal pertama tahun ini.
Di samping itu, RRT juga melancarkan aksi tekanan terhadap Lituania dan mengkritik negara-negara dunia yang pantas atau tidak bergabung dengan NATO.
Namun demikian, Lis Truss mengujar bahwa dunia dapat berkontribusi lebih banyak. Dalam menghadapi kebangkitan RRT yang luar biasa, maka sudah seharusnya Negeri Tirai Bambu tersebut juga mematuhi peraturan yang berlaku di dunia global.
Jika RRT terus menolak untuk mengikuti aturan main yang ada, maka dicemaskan status internasional mereka akan semakin memudar.
Menlu Lis Truss juga mengingatkan agar RRT terus menjaga komunikasi dan jalinan perdagangan yang baik dengan organisasi G7, mengingat negara anggota G7 adalah pihak-pihak yang memegang setengah ekonomi global.
Menlu Lis Truss menekankan, “Kami telah memutuskan pilihan terbaik. Misal dalam krisis Ukraina – Rusia saat ini, kami sadar bahwa aturan internasional telah dilanggar, maka kami bersedia memprioritaskan keamanan dan pengakuan terhadap kedaulatan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek”.
Menlu Lis Truss menyebutkan, Inggris berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang lebih erat lagi dengan negara-negara sekutu, termasuk dalam membangun hubungan perdagangan yang baru dan bergabung dengan Kerangka Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).
Inggris bersedia menawarkan opsi yang lebih baik kepada negara-negara untuk membangun atau mengembangkan investasi di negara-negara berpenghasilan menengah tanpa adanya embel-embel mekanisme dengan manipulasi yang berbahaya.