(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 11 April 2022, Perdana Menteri Su Tseng-chang (蘇貞昌) meminta Kejaksaan Tinggi untuk melacak sumber dan memeriksa motif dari perusahaan asal RRT di Taiwan yang diduga mencuri informasi atau menarik minat talenta sektor teknologi.
PM juga berharap, agar pihak Kejaksaan Tinggi dapat meningkatkan hukuman administratif untuk memberikan efek jera.
Dalam sebuah siaran pers, Yuan Eksekutif menyampaikan, PM Su Tseng-chang memimpin pertemuan “Laporan Keamanan ke-2 Tahun 2022” pada tanggal 11 April 2022.
Dalam pertemuan tersebut, PM Su juga mendengarkan laporan Biro Investigasi Kementerian Kehakiman perihal “Penyidikan Kasus Pencurian Informasi Bersifat Rahasia dan Talenta Sektor Teknologi oleh Perusahaan RRT”.
PM Su menuturkan, invasi Rusia ke Ukraina, tidak hanya persoalan agresi negara otoriter terhadap negara tetangga, tetapi juga menjadi konfrontasi antara paham totalitarianisme atau otokrasi dengan nilai demokrasi dan kebebasan. Seperti layaknya hubungan antara Taiwan dengan RRT saat ini.
PM Su melanjutkan, industri sektor teknologi adalah jalur kehidupan ekonomi masyarakat Taiwan untuk menjadi yang terdepan di dunia. Namun, otoritas RRT disinyalir berusaha menyusup dengan menggunakan berbagai cara, misal memburu bakat talenta atau mencuri informasi hasil penelitian.
Tidak hanya Taiwan, kejadian serupa juga terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, sehingga membuat otoritas setempat mengupayakan berbagai langkah untuk membendung atau menghentikannya.
PM Su Tseng-chang pun mengambil contoh dari kasus pencurian mesin ATM di Taiwan yang dilakukan kelompok peretas dari Eropa Timur pada masa lalu. Beliau mengapresiasi pencapaian dari unit terkait yang berhasil memecahkan kasus bersangkutan.
PM Su pun meminta kepada Kejaksaan Tinggi untuk mengawasi kantor kejaksaan di daerah dalam melacak sumber dan menghubungi Biro Investigasi dengan menggunakan berbagai cara. Beliau pun meminta agar unit terkait untuk melakukan penyelidikan yang relevan terhadap kasus yang ada.
Perdana Menteri menekankan, perusahaan RRT berusaha merekrut talenta di Taiwan dengan kedok membuka perusahaan yang bergerak di bidang internet dan agensi. Beliau meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Ekonomi, Dewan Urusan Daratan Tiongkok, Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri untuk menggelar penelitian dan diskusi akan pembentukan mekanisme yang relevan, serta memperkuat investigasi yudisial untuk memberikan efek jera.
PM Su Tseng-chang menyampaikan, pada bulan Februari lalu Yuan Eksekutif telah mengirimkan rancangan “Amandemen UU Keamanan Nasional” dan “Peraturan Hubungan Antar Selat”. Selain itu, Yuan Eksekutif juga telah menambahkan wacana kejahatan spionase ekonomi dan penggunaan informasi bisnis teknologi yang bersifat rahasia.
Kementerian Kehakiman diminta untuk secara aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Yuan Legislatif, guna menyelesaikan proses amandemen sesegera mungkin.