(Taiwan, ROC)--- Saat hadir dalam sidang interpelasi di Yuan Legislatif hari ini (16/3), anggota legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) - Chiu Yi-ying (邱議瑩) menyampaikan bahwa target nol emisi karbon pada tahun 2050 yang disampaikan oleh National Development Council (NDC) sudah mengacu pada kebijakan dari International Energy Agency (IEA).
Namun, melihat target yang ditetapkan oleh IEA bahwa pengguna kendaraan listrik dunia pada tahun 2030 yang harus mencapai 60%, sedangkan pengguna mobil listrik di Taiwan hanya bekisar 11%, dan sepeda motor berada di kisaran 1,6%. Apa yang harus dilakukan oleh Taiwan?
Ketua NDC - Kung Ming-hsin (龔明鑫) menjawab, standar ini akan menghitung dan memperkirakan rasio penggunaan energi, misal berapa banyak kontribusi yang dihasilkan oleh penggunaan energi hijau, serta poin yang akan difokuskan dari penerapan teknologi energi terbarukan.
Kung Ming-hsin mengatakan, “Misal dengan perkembangan energi hidrogen yang harus dilakukan, serta inovasi Carbon Capture and Storage (CCS) dan daur ulang harus ditingkatkan. Inovasi ini tentu membutuhkan tata letak baru. Jika ingin mengembangkannya, maka harus memikirkan langkah-langkah pendukung yang diperlukan. Harus memikirkan upaya apa yang harus diterapkan di dalam kapasitas instalasi saat ini. Harus memiliki perencanaan yang jelas.”
Kung Ming-hsin menuturkan, tata letak ini juga akan memberikan saran perihal bagaimana penggiat di sektor manufaktur harus bersiap diri menghadapi transformasi. Jika tidak turut andil dalam tanggung jawab komunitas dunia, konsekuensi apa yang harus ditanggung. Uni Eropa akan mengenakan pajak pembatasan energi karbon pada tahun 2026 mendatang. Hal ini sudah sepatutnya menjadi pekerjaan rumah bagi perusahaan untuk merespons, serta bagaimana pemerintah memberikan bantuannya.
Kung Ming-hsin menambahkan, pihaknya akan menggelar komunikasi dengan penggiat industri atau kelompok yang tertarik akan hal ini, guna mengumpulkan data-data yang relevan. Ia juga berharap bahwa tata letak ini dapat segera menghasilkan langkah nyata, sebelum dilaporkan kepada presiden dan perdana menteri.