(Taiwan, ROC) -- Para Menteri Luar Negeri dari 27 negara Uni Eropa menyelenggarakan pertemuan informal di Brest, Prancis, selama 2 hari yakni pada tanggal 13-14 Januari. Selain membahas isu-isu seperti ancaman militer Rusia kepada Ukraina, pada pertemuan 14 Januari pagi akan berfokus pada “Tekanan politik, ekonomi dan komersial besar-besaran RRT terhadap beberapa negara anggota.”
Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock saat sebelum menuju pertemuan mengeluarkan pernyataan yang mengemukakan, Eropa saat menghadapi negara-negara seperti Rusia dan Negeri Tirai Bambu, “Apabila dapat bersatu dan bertindak secara serempak maka akan menjadi pemain kelas berat. Sebaliknya, jikalau ada ketidaksepakatan, maka kekuatan tempur akan lebih rendah dari levelnya sendiri. ”
Menurut pemberitaan media Jerman Handelsblatt pada 13 Januari kemarin, Lituania yang memperkenankan Taiwan mendirikan kantor perwakilan di negaranya dengan nama Taiwan, memicu reaksi keras para pemimpin Beijing, dan membawa tantangan bagi seluruh Uni Eropa.
Menurut pemberitaan tersebut juga menunjukkan, Bea Cukai Negeri Panda terkadang menghapus Lituania dari daftar nama bea cukai RRT, dan terkadang kembali memunculkan nama negara Lituania untuk waktu yang pendek, serta beberapa kontainer Lituania hanya diperkenankan untuk memasuki pelabuhan tertentu saja, sementara pelabuhan yang lain telah diblokir, ini semua lantas membuat Lituania cemas. Perusahaan Jerman, Prancis, dan Belanda yang menggunakan suku cadang Lituania juga turut khawatir jikalau produk-produk mereka akan dilarang untuk diimpor oleh pihak RRT.
Salah seorang diplomat Uni Eropa merasa, “reaksi RRT sudah melampaui batas”. Sanksi Daratan Tiongkok terhadap Lituania memengaruhi seluruh pasar tunggal di Eropa, dan Uni Eropa secara keseluruhan tidak dapat menerimanya.
“Tugas kami adalah bersama-sama melindungi pasar tunggal,” kata Franziska Brantner, selaku Wakil Menteri Ekonomi dan Perlindungan Iklim Jerman, yang sebelumnya sempat mengunjungi ibu kota Lituania, Vilnius.
Pertemuan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa diharapkan dapat membahas tindakan-tindakan dalam menanggapi Negeri panda, dan tindakan sejenis ini membutuhkan persetujuan dari semua negara anggota. Media Handelsblatt merasa, jika konflik kali ini dapat merangsang Uni Eropa dalam mencapai konsensus lebih awal dari yang diharapkan, serta mengadaptasi beberapa kebijakan dalam menanggapi isu tersebut.