(Taiwan, ROC) --- Kementerian Luar Negeri (MOFA) telah menyerahkan daftar komitmen khusus mereka, guna menanggapi KTT Demokrasi yang diprakarsai oleh Presiden Joe Biden. Di samping itu, MOFA juga berharap dapat bekerja sama dengan mitra demokrasi global, misal AS, untuk mempromosikan prinsip kebebasan dan HAM.
Melalui siaran pers, MOFA menyampaikan bahwa AS untuk pertama kalinya menghelat KTT Demokrasi pada tanggal 9 Desember hingga 10 Desember 2021 lalu. KTT yang diprakarsai oleh Presiden Joe Biden tersebut berfokus pada 3 tema utama, meliputi penanggulangan aksi korupsi, menentang otoritarianisme dan mempromosikan HAM.
KTT tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 100 negara di dunia, dan diisi dengan diskusi mendalam perihal isu-isu global yang tengah hangat. Presiden Joe Biden juga mengumumkan untuk meluncurkan sejumlah perencanaan, untuk mendorong pemerintah dari berbagai negara mengajukan proyek demokratis negara masing-masing.
Di lain pihak, Taiwan telah mencanangkan 62 komitmennya terhadap situasi di dalam dan luar negeri. Konten dalam komitmen yang dikumpulkan oleh pihak publik dan swasta di Taiwan mencakup beberapa topik, misal memerangi korupsi, mempromosikan transparansi, pemerintahan yang terbuka, partisipasi warga, melawan disinformasi, mendorong kebebasan beragama, mendukung prinsip kemanusiaan dan nilai buruh.
Dalam memerangi aksi korupsi, Taiwan berjanji akan mendukung Yuan Legislatif untuk mengesahkan “Undang-Undang Perlindungan Bagi Pelapor”, serta mengimplementasikan “Program Nasional Pemerintah yang Terbuka” dan “Program Aksi Kongres yang Terbuka”, serta menghindari penggunaan klausul pencemaran nama baik guna mengancam para jurnalis.
Dalam memerangi otororitarianisme, Taiwan berkomitmen untuk mendorong pelaksanaan referendum yang berbasis virtual, guna meningkatkan partisipasi publik terkait isu-isu penting dalam negeri. Taiwan juga masih akan menerapkan “Hukum Anti Spionase”.
Taiwan berjanji untuk mengesahkan undang-undang, guna memberikan kekuasaan eksekutif kepada Komisi HAM yang baru saja dibentuk, serta mempromosikan revisi undang-undang yang selama ini menghambat kaum LGBTQ+ untuk mengadopsi atau menerima layanan medis. Di samping itu, otoritas berwenang juga akan meminimalkan terjadinya insiden kerja paksa di sektor perikanan, salah satunya saat kapal Taiwan tengah berlayar di lautan luas.
Komitmen ini hadir dalam bahasa Mandarin dan Inggris, serta akan diunggah ke dalam situs MOFA.
MOFA menuturkan, Taiwan akan menjadikan daftar ini sebagai fundamental mereka pada masa mendatang. Taiwan akan terus berupaya guna mengintegrasikan prinsip demokrasi, serta memaksimalkan kinerja HAM.
Melalui platform “Indo-Pacific Democratic Governance Consultation” dan “Global Cooperation and Training Framework”, guna menggalang kerja sama dengan AS atau negara sehaluan lainnya. Pertukaran yang digalang diharapkan dapat mempromosikan nilai-nilai universal dunia, seperti kebebasan, demokrasi, HAM dan supremasi hukum.
Menilik laporan yang dirilis oleh Freedom House pada tahun 2020, nilai kebebasan dunia telah mengalami kemunduran selama 15 tahun berturut-turut, sebaliknya aksi otoritarianisme kian hari kian meluas. Menghadapi tantangan berat di hadapan mata, Taiwan bersedia untuk menggalang kerja sama dengan negara-negara sehaluan, guna mempertahankan nilai demokrasi, serta menghidupkan kembali aliansi demokrasi yang berkiblat pada mekanisme KTT Demokrasi.
Taiwan menjadi pejuang di garis terdepan dalam membela tatanan demokrasi dan liberal, serta menentang aksi otoriter. Taiwan juga akan terus memainkan peran pentingnya dalam memperkuat prinsip demokrasi dunia.