(Taiwan, ROC) -- Setelah hubungan diplomatik Taiwan dan Nikaragua putus, pemerintah Nikaragua menginstruksikan untuk menyita bekas tempat kedutaan besar ROC setempat dan ditransfer ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Pemerintah Taiwan selain mengencam tindakan ini juga mengimbau agar masyarakat internasional mengencam tindakan yang tidak seharusnya dari pemerintah Nikaragua dan RRT, serta mengimbau semua lapisan masyarakat untuk membantu Gereja Katolik Nikaragua dalam memperjuangkan hak-haknya dari pemerintah Nikaragua, dan mentransfer pendaftaran hak milik bekas kedutaan ROC ke Gereja Katolik Nikaragua.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Joanne Ou hari Selasa (28/12) menyampaikan, Taiwan dan Gereja Katholik Nikaragua telah menandatangani perjanjian, dan juga telah dilegalisir oleh pengacara lokal, sehingga sudah sah secara hukum, semuanya menjadi hak dari gereja, tetapi pemerintah Nikaragua melakukan penempatan dan pengalihan yang tidak sah berdasarkan hukum, berarti melanggar peraturan hukum internasional, pihak Taiwan tengah mendiskusikan solusi melalui jalur hukum internasional.
Di sisi lain terkait masalah bagaimana menjamin hak dan keamanan dari pengusaha Taiwan di Nikaragua serta lainnya, Joanne Ou mengemukakan, Tionghoa Perantau dan pengusaha Taiwan berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi Nikaragua selama jangka panjang, pihak Taiwan sedang meminta pemerintah Nikaragua untuk memperhatikan dan menjamin hak dan keamanan mereka, tidak mengambil tindakan ilegal atau tidak rasional. “Jika tidak, masyarakat internasional akan mengencam dan menyingkirkan pemerintah Nikaragua”. Selain itu Kementerian Luar Negeri Taiwan juga mengimbau Tionghua Perantau dan pengusahaan Taiwan untuk memperhatikan keselamatan diri, jika memerlukan bantuan silakan menghubungi Kedutaan Besar di Honduras setiap saat untuk memberikan bantuan yang diperlukan.