(Taiwan, ROC) -- Komite Administrasi Internal Yuan Legislatif pada hari Rabu ini (17/11) meninjau perihal draf pemungutan suara referendum tidak dilakukan di tempat versi Yuan Eksekutif , atau absentee voting, akan tetapi dikarenakan pada draf menggunakan “referendum nasional”, maka dinilai kurang mengena jika referendum dilakukan pada wilayah setempat, sementara untuk pembahasan ini antara partai berkuasa dan oposisi belum mencapai kesepakatan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (CEC), Lee-chin-yung(李進勇) menekankan, pemungutan suara referendum tidak dilakukan di tempat (absentee voting) jika menyisipkan pemungutan suara dilakukan pada wilayah setempat pada prinsipnya sulit diterapkan, maka diharapkan agar komite dapat melakukan pembahasan lebih seksama lagi.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Lee Chin-yung melaporkan penjelasan draf yang diusung terkait dengan “hukum referendum” yang direvisi dan “hukum yang mengatur pemungutan suara untuk referendum nasional tidak dilakukan di tempat”. Anggota legislator dari partai NPP Chiu Hsiang-chih(邱顯智) mengemukakan, sementara ini pemkot Hsinchu mengadakan referendum wilayah setempat terkait isu “air minum yang bersih”, pihaknya menyetujui pemungutan suara tidak dilakukan di tempat, jadi sebenarnya tidak perlu membatasi untuk “referendum nasional”.
Terhadap perihal ini Lee Chin-yung mengatakan, walaupun Komisi Pemilihan Umum dengan draf yang telah disampaikan kepada Yuan Ekskekutif menggunakan judul draf “referendum dengan pemungutan suara tidak dilakukan di tempat pemungutan suara”, semula usulan ini ditetapkan sebagai referendum nasional, maka menggunakan nama nasional adalah hal yang wajar. Apabila pemungutan suara tidak dilakukan di TPS dan menyisipkan referendum wilayah setempat maka pada prinsipnya mustahil untuk diterapkan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Lee Chin-yung mengatakan, “Tentu saja jika referendum wilayah setempat juga mengadopsi pemungutan suara tidak dilakukan di TPS, pada prinsipnya akan sulit diterapkan, saya juga merasa salut dengan beberapa anggota legislator yang bisa melihat dan merasakan, sebenarnya dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya adalah hal yang mustahil. Maka kami beranggapan bahwa untuk referendum wilayah setempat, metode apa yang diadopsi apabila menyetujui pemungutan suara tidak dilakukan di tempat ? Apakah juga harus menyesuaikan dengan ketentuan pemungutan suara referendum nasional? Apakah boleh membiarkan pemda setempat menyesuaikan dengan otoritas otonomi mereka?
Ketua Koordinator Komite Administrasi Internal, anggota legislator partai KMT Lin Wei-chou(林為洲) beranggapan, dilihat dari penggunaan nama versi Yuan Eksekutif telah dibatasi “pemungutan suara referendum nasional” hanya akan mempersulit pemberlakuan pemungutan suara tidak dilakukan di TPS, saat bersamaan beberapa anggota legislator memiliki pandangan yang berbeda, maka draf penamaan belum mencapai kesepakatan.