(Taiwan, ROC) --- Menanggapi pernyataan dari Walikota Ko Wen-je (柯文哲) terhadap vaksinasi produk Taiwan – Medigen, Perdana Menteri Su Tseng-chang (蘇貞昌) hari ini menyampaikan, bahwa masker dan vaksin adalah dua produk penting saat ini. Meski tidak sebesar negara lain, tetapi Taiwan mampu memproduksi vaksin secara mandiri, dan pemerintah akan mengupayakan terbaik untuk membantu seluruh rekan senegaranya, guna menemukan langkah agar Medigen dapat diterima di negara-negara lain.
Pusat Komando Epidemi Sentral (CECC) belakangan ini merilis pengumuman, bagi mereka yang sebelumnya menerima vaksin Medigen, jika memiliki keperluan ke luar negeri yang mendesak, maka dapat mengajukan untuk kembali menerima vaksinasi AZ, BNT dan Moderna.
Pengumuman di atas menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Walikota Taipei – Ko Wen-je bahkan menyebutkan bahwa penerima vaksin Medigen harus menerima “vaksinasi ulang”.
“Sebelumnya saya sudah memprediksi, jika Medigen tidak akan menerima sertifikasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),” tambah Ko Wen-je.
Saat ditemui pada Selasa pagi (16/11) di Yuan Legislatif, PM Su menyampaikan, masker dan vaksin adalah 2 amunisi penting saat ini. Meski bukan negara besar, tetapi Taiwan menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu memproduksi vaksin secara mandiri. Dikarenakan stabilnya kasus penularan COVID-19 di dalam negeri, menyebabkan kelancaran eksperimen/pengujian menjadi sedikit terhambat.
Namun demikian, pemerintah akan mengupayakan agar vaksin Medigen dapat diterima oleh semua negara dunia. PM Su Tseng-chang mengatakan, “Vaksin Medigen kami telah mendapat subsidi dari WHO. Kami juga sudah diizinkan untuk melakukan percobaan fase tiga di negara berikutnya. Kami akan mempelajari seluruh mekanisme dari pemroduksian hingga jalur logistik, guna didistribusikan ke berbagai negara. Kami akan berupaya semaksimal mungkin, guna membantu rekan-rekan kami.”
Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan (MOE) mengirimkan surat kepada setiap instansi perguruan tinggi, yang meminta mereka untuk lebih waspada akan kemungkinan infiltrasi otoritas Beijing di sektor pendidikan dalam negeri.
Namun, Rektor Universitas Nasional Taiwan - Kuan Chung-ming (管中閔) percaya bahwa setiap pertukaran di institusi Pendidikan haruslah dihormati, termasuk kerja sama dengan pihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT), tidak sepatutnya mencampuradukkan isu perpolitikan dengan ruang lingkup akademisi.
Menanggapi hal tersebut, PM Su menyampaikan, pemerintah sangat menghormati kebebasan para akademisi, tetapi keinginan otoritas Beijing untuk mendirikan cabang mereka di Taiwan tidak sepatutnya diperbolehkan. Hal tersebut juga tidak akan mudah diterima oleh sebagian besar warga Taiwan, serta harus dijalankan berdasarkan peraturan yang sudah ada.
PM Su menekankan, negara demokratis juga memiliki payung hukum yang legal, dan semuanya harus diproses secara hukum.