(Taiwan, ROC) -- Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-76 akan segera digelar, artikel khusus Menteri Luar Negeri, Joseph Wu (吳釗燮) pada tanggal 8 September dimuat di media Amerika Serikat “The Boston Globe” . Ketika setiap negara di dunia tengah memerangi epidemi, ditekankan jika Taiwan memiliki kemampuan untuk membantu, penolakan Taiwan dari PBB merupakan kerugian moral dan material bagi dunia.
Dalam artikel “Membayangkan Seandainya Taiwan Berpartisipasi, PBB Menjadi Lebih Tangguh” yang ditulis oleh Menteri Joseph Wu tertulis, COVID-19 terus melanda seluruh dunia, dihadapkan dengan puncak pandemi lainnya yang disebabkan oleh virus varian Delta yang sangat menular, semua negara di seluruh dunia sangat menantikan kemampuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memperkuat tindakannya untuk menyelesaikan krisis.
Beliau menyampaikan, Taiwan telah berhasil mencegah epidemi selama hampir satu tahun, sama seperti banyak negara lainnya yang tengah menghadapi gelombang epidemi yang tengah meningkat beberapa bulan terakhir ini. Namun, Taiwan dapat terkendali dengan baik, sehingga lebih mampu untuk bekerja sama dengan negara sahabat dan negara mitra dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh epidemi.
Menteri Joseph Wu menuturkan, di bawah tekanan Republik Rakyat Tiongkok, yang mana PBB dan badan-badan terkait terus menggunakan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk mengecualikan partisipasi Taiwan. Namun, teks resolusi tersebut hanya membahas tentang keterwakilan Tiongkok di PBB, tidak menyebutkan kedaulatan Tiongkok atas Taiwan, juga tidak memberi wewenang kepada Republik Rakyat Tiongkok untuk mewakili Taiwan dalam struktur PBB.
Dalam artikel tersebut tertulis,“Faktanya, Republik Rakyat Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan, hanya pemerintah Taiwan yang dipilih oleh rakyat Taiwan melalui prosedur demokrasi yang dapat mewakili Taiwan di kancah internasional. Republik Rakyat Tiongkok benar-benar salah jika menyamakan Resolusi 2758 PBB dengan "Prinsip Satu Tiongkok " Beijing.”
Joseph Wu menyebutkan, PBB telah mengecualikan Taiwan secara tidak benar, bahkan tidak mengizinkan pemegang paspor Taiwan untuk masuk ke PBB untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan, dan media Taiwan tidak dapat memperoleh kartu pers masuk ke PBB untuk wawancara. Satu-satunya alasan perlakuan diskriminatif tersebut adalah masalah kebangsaan.
Beliau menambahkan, mengecualikan rakyat Taiwan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak hanya merusak gagasan multilateralisme, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan hakiki sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Joseph Wu menyampaikan, dalam 60 tahun terakhir, Taiwan terus memberikan bantuan kepada negara-negara mitra di seluruh dunia. Setelah PBB mengadopsi "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", Taiwan tidak hanya bekerja keras untuk mencapai "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" (SDGs, Sustainable Development Goals), tetapi juga secara aktif membantu negara-negara mitranya dalam mencapai tujuan tersebut.
Pada akhir artikel tersebut tertulis, “Saat dunia tengah bersama-sama bekerja sama menuju pemulihan, penolakan bagi mitra yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi merupakan kerugian moral dan material bagi dunia. Taiwan adalah kekuatan kebaikan di dunia, dan sekarang adalah saatnya bagi PBB untuk menerima Taiwan, agar Taiwan bisa membantu.