(Taiwan, ROC) – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden membuat pernyataan yang sangat jelas, apabila Taiwan diserang, maka AS akan membantu dalam melindunginya. Namun demikian, seorang pejabat senior di pemerintahan Biden pada tanggal 19 Agustus mengemukakan, AS tidak akan mengubah posisinya terhadap Taiwan. Pernyataan Biden telah menyimpang dari "Ambiguitas Strategis" Washington yang sudah lama ada.
Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh American Broadcasting Corporation (ABC) pada tanggal 19 Agustus, Biden ditanya mengenai dampak kekacauan yang terjadi akibat penarikan pasukan AS dari Afghanistan, serta media Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu Taiwan, jika AS tidak dapat diandalkan.
Biden menjawab jika Taiwan, Korea Selatan, dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) secara fundamental berbeda dari Afghanistan. Biden juga memasukkan Taiwan ke dalam negara yang dengan jelas berkomitmen untuk dipertahankan oleh pihak Amerika Serikat.
Biden menyampaikan, “Mereka…telah mencapai entitas kesepakatan dengan kami. Perjanjian tersebut tidak berdasarkan pada perang saudara di pulau mereka atau Korea Selatan, tetapi pada kenyataan jika mereka memiliki pemerintahan yang bersatu. Pada kenyataannya, adalah untuk mencegah orang jahat melakukan hal-hal yang buruk kepada mereka.”
Biden menegaskan, “Kami telah membuat komitmen, dan akan menepati setiap janji. Kami telah membuat komitmen yang suci untuk Pasal 5 (Article 5), apabila ada seseorang yang benar-benar ingin menyerang atau mengambil tindakan terhadap sekutu NATO kami, maka kami akan memberikan respons. Hal yang sama untuk Jepang dan Korea Selatan, dan juga untuk Taiwan. Ini tidak dapat dibandingkan sama sekali (dengan Afganistan).”
Menanggapi pernyataan Joe Biden, seorang pejabat senior pemerintah AS menyatakan jika kebijakan AS mengenai Taiwan tidak berubah. Para analis merasa, jika Presiden Biden telah ceroboh saat berbicara.
Kedutaan Besar RRT dan Kantor Perwakilan Taiwan di Amerika Serikat belum mengomentari terhadap pernyataan dari Presiden AS, Joe Biden.
Meskipun pemerintah AS masih harus memberikan kemampuan pertahanan Taiwan sesuai dengan Undang-Undang. Namun, sejak lama pemerintah AS selalu menaati kebijakan “Ambiguitas Strategis” dalam mengambil tindakan untuk mempertahankan Taiwan, jika RRT akan mengambil alih Taiwan secara paksa.
Pasal kelima adalah perjanjian NATO, negara-negara yang menandatanganinya berkomitmen “serangan bersenjata terhadap salah satu dari negara sekutu, maka akan dianggap sebagai serangan terhadap semua negara anggota.” Korea Selatan dan Amerika Serikat juga telah menandatangani perjanjian pertahanan bersama. Tetapi sejak AS mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke RRT pada tahun 1979 yang lalu, pihaknya tetap mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan.
Beberapa cendekiawan Amerika yang terkenal dan orang-orang lainnya merasa, karena tekanan militer Pemerintah Beijing yang kian meningkat, AS harus memberikan jaminan keamanan yang lebih jelas untuk Taiwan. Tetapi Koordinator Gedung Putih untuk Urusan Indo-Pasifik, Kurt Campbell menentangnya. Beliau pada bulan Mei menyampaikan, metode ini “memiliki kekurangan yang sangat besar”.
Pakar masalah Taiwan di wadah pemikir German Marshall Fund of the United States (GMF), Bonnie Glaser merasa, jika Biden jelas salah menafsirkan “sayangnya”.