(Taiwan, ROC) -- Meskipun gelembung wisata Taiwan dan Palau kembali diaktifkan, tetapi pihak Palau pada tanggal 17 Agustus kemarin mengumumkan peningkatan peraturan perbatasan negara warga Taiwan yang ingin berwisata ke Palau harus telah menerima vaksinasi penuh alias 2 kali penyuntikan vaksin atau setibanya di Palau harus menerima vaksinasi baru dapat masuk ke Palau, Think Tank Partai Kuomintang (KMT) hari ini (18/8) mengelar seminar yang mengundan pakar industri pariwisasta untuk membahas perkembangan industri dan dalam seminar tersebut para pakar memberikan saran pada pemerintah untuk seharusnya mempercepat perluasan objek dan negara gelembung wisata, selain itu juga membahas dan mempelajari paspor vaksinasi bersertifikat internasioal dengan demikian baru dapat menolong sektor pariwisata.
Yayasan Pengembangan Nasional (NPF) tanggal 18 mengelar seminar “Kesulitan dan perkembangan yang dihadapi industri pariwisata saat ini” yang berlangsung tanggal 18 Agustus, dibawakan oleh Koordinator Tim Pengembangan Berkesinambungan Chen Yi-min, yang mengemukakan ada sekitar 3.700 hotel pariwisata yang terkena dampak epidemi COVID-19, berdasarkan data statistik, separuh darinya mengalami situasi di ambang kebangkrutan, sementara 20%-30% terpaksa melakukan transformasi untuk menolong diri sendiri. Sementara dengan situasi keterbatasan vaksinasi dalam negeri Taiwan sehingga Palau menaikan perbatasan gelembung wisatanya.
ketua Asosiasi Layanan Penyelamatan Pariwisata Internasional Taiwan, Hsu Gao-qing menyampaikan, untuk menyelamatkan industri pariwisata, pertama-tama pemerintah seharusnya berupaya keras memperluas negara atau obyek gelembung pariwisata sehingga warga Taiwan dapat keluar negeri. Kedua, harus membahas paspor vaksin bersertifikat internasional, dan memiliki peraturan perlonggaran hari-hari karantina dan meningkatkan keinginan warga nasional untuk bepergian, ia menyarankan, cara tercepat adalah dengan menggunakan IATA Travel Pass yang dikeluarkan oleh International Air Transport Association (IATA).
Hsu Gao-qing beranggapan, saat ini pemerintah tidak bersedia mengakui vaksinasi di luar negeri, tetapi jumlah vaksin dalam negeri juga tidak memadai, apabila masih tidak membahas dan meneliti sertifikasi internasional, serta sistem paspor vaksinasi yang mudah digunakan, maka akan sulit untuk membangkitkan usaha bidang pariwisata dari kepurukan.