(Taiwan, ROC) -- Pemerintahan Biden pertama kalinya mengumumkan penjualan senjata altileri M109A6 untuk Taiwan, dan Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan merasa jika langkah ini sepenuhnya menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) selalu mementingkan kemampuan pertahanan Taiwan. Selama beberapa tahun terakhir ini, pihaknya juga terus melanjutkan kebijakan normalisasi penjualan senjata untuk Taiwan, dan berlandaskan Undang-Undang Hubungan Taiwan dan Enam jaminan, komitmen AS kepada Taiwan “Sekokoh batu."
Pada tanggal 23 Januari 2021 (waktu Amerika Timur), Pemerintahan Biden yang baru menjabat selama tiga hari, melalui Dewan Negara mengeluarkan pernyataan, menegaskan kembali jikalau pihaknya akan menaati Undang-Undang Hubungan Taiwan dan Enam Jaminan, terus membantu Taiwan dalam mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang memadai.
Seminggu sebelum pemerintahan Biden secara resmi mengumumkan penjualan senjata ke Taiwan, dalam pidato yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin saat menghadiri think thank "Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS)" di Singapura, beliau menekankan jika AS akan tetap berpegang teguh pada komitmennya akan Undang-Undang Hubungan Taiwan dan bekerja sama dengan Taiwan untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara.
Mantan Presiden AS, Donald Trump telah menjual sebanyak 11 kali senjata untuk Taiwan selama masa jabatannya, MOFA menyampaikan “secara bertahap telah menerapkan mekanisme normalisasi penjualan senjata untuk Taiwan”, dan mengenai kasus penjualan senjata pertama pemerintahan Biden, hal tersebut juga diartikan sebagai kelanjutan dari kebijakan normalisasi penjualan senjata untuk Taiwan. Juru bicara MOFA, Joanne Ou (歐江安) mengatakan, ”Sejak menjabat, pemerintahan Biden terus menunjukkan dukungan kuat untuk Taiwan. Selain berulang kali menegaskan jika pihaknya akan berpaut pada Undang-Undang Hubungan Taiwan dan Enam Jaminan, serta menegaskan kembali jika komitmennya terhadap Taiwan adalah "sekokoh batu karang", juga dapat terlihat jika Amerika Serikat secara aktif bersatu dengan negara sekutunya, guna mengungkapkan pentingnya perdamaian dan stabilitas di laut Taiwan.”
Mulai dari pernyataan bersama pertemuan "2+2" Konferensi Konsultasi Keamanan AS pada Maret tahun ini, negara-negara termasuk Korea Selatan, Australia, dan negara lainnya, serta Konferensi Tingkat Tinggi G7, pertemuan tingkat wakil menteri diplomatik AS-Jepang-Korea Selatan, dan pertemuan lainnya, pihaknya terus-menerus menyuarakan akan pentingnya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di laut Taiwan. Pihak Taiwan juga telah berulang kali berjanji, akan bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki ide serupa, guna dapat bersama-sama menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di laut serta kawasan Taiwan.