(Taiwan, ROC) --- Pemerintah Hong Kong diberitakan meminta staf personal yang bekerja di Kantor Perwakilan ROC (Republik Tiongkok) untuk Hong Kong menandatangani surat persetujuan “Satu Tiongkok”. Sikap dari otoritas setempat dinilai telah membuat para staf tidak dapat menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya.
Menanggapi hal tersebut, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menekankan, jika Beijing terus menekan Taiwan, maka AS akan berdiri bersama dengan Taiwan dan akan berupaya untuk memperdalam hubungan kerja sama antar keduanya.
Menurut penuturan Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC), semenjak bulan Juli tahun 2018, otoritas Hong Kong telah berulang kali meminta staf yang bekerja di Kantor Perwakilan ROC setempat untuk menandatangani surat pernyataan “Satu Tiongkok”, sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin visa kerja.
Sikap dari otoritas setempat telah membuat banyak personel tidak dapat memperbarui masa tinggal dan menjalankan tugas keseharian mereka.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price dalam sebuah konferensi pers menyampaikan, di tengah intimidasi yang terus dikerahkan oleh otoritas Beijing, AS akan mendukung dan berdiri bersama dengan Taiwan. Ini sama halnya dengan pembelaan Negeri Paman Sam terhadap warga setempat, di saat otoritas Negeri Tirai Bambu mencekik kebebasan berbicara dan perbedaan pendapat masyarakat Hong Kong.
Ned Price menambahkan, dukungan AS terhadap Taiwan selalu kukuh, hal ini dapat terlihat dari dimulainya pemerintahan Joe Biden yang terus berkomitmen memperdalam hubungan pertukaran dengan Taiwan.
Ned Price menyampaikan, Taiwan adalah pemimpin demokrasi, serta menjadi mitra ekonomi dan keamanan terpenting Amerika Serikat. AS di lain pihak juga telah memperlihatkan keinginannya untuk menjalin kemitraan dengan Taiwan.
Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini mengumumkan versi terbaru “Pedoman Pertukaran”, yang telah memberikan gambaran jelas kepada pemerintah AS tentang bagaimana menerapkan kebijakan “Satu Tiongkok” dalam menangani isu-isu berkaitan Taiwan.
Menanggapi pemberitaan sikap otoritas setempat yang akan membekukan dana perusahaan media “Hong Kong Apple Daily Company” dan bahkan dipaksa untuk menangguhkan publikasi, Ned Price melanjutkan, AS sangat prihatin dengan penerapan UU Keamanan Nasional oleh pemerintah Hong Kong.
Hong Kong dinilai tidak adil dalam menegakkan hukum mereka dan telah sewenang-wenang mengunci kebebasan media independen. UU Keamanan Nasional setempat dicemaskan akan menekan media independen, membungkam para pemrotes dan melumpuhkan kebebasan berbicara.
Tindakan ini sangat bertolak belakang dengan “Deklarasi Bersama Tiongkok – Inggris”, yang berada di bawah payung hukum internasional, yang awalnya bertujuan mempertahankan otonomi warga Hong Kong, serta melindungi hak dan kebebasan masyarakatnya.