(Taiwan, ROC) -- Asosiasi Hak Asasi Manusia Taiwan (Taiwan Association for Human Rights/TAHR)tanggal 9 Juni mengatakan, instruksi “larangan keluar bagi semua pekerja migran di seluruh kabupaten” oleh Gubernur Miaoli, Hsu Yao-chang merupakan diskriminasi terhadap pekerja migran, untuk itu mereka memprotes dan mengimbau untuk menarik balik larangan ini. TAHR mengatakan, larangan yang diberlakukan Kabupaten Miaoli ini berdampak kebutuhan perawatan jangka panjang 7 ribu lebih keluarga.
TAHR melalui press rilis hari ini mengemukakan, karena terjadi penularan komunitas di 3 perusahaan teknologi di Kabupaten Miaoli sehingga Hsu Yao-chang melangkahi Pusat Komando Epidemi Sentral (CECC) mengeluarkan pengumuman “larangan keluar bagi Pekerja Migran di seluruh kabupaten” melalui media sosial FBnya. TAHR mengungkapkan, larangan ini memperlihatkan bahwa pemerintah Kabupaten Miaoli beranggapan semua Pekerja Migran sebagai penular. Pemkab Miaoli tidak mempertimbangkan pekerja migran mana yang sebenarnya harus dikarantina mandiri atau menjalankan swakontrol kesehatan, melainkan melihat semua Pekerja Migran sebagai orang yang terpapar sehingga memberlakukan larangan keluar. Virus tidak memilih orang, tetapi tindakan ini tidak sesuai prinsip HAM, bahkan telah mendiskriminasikan pekerja asing, merendahkan mereka, menempatkan di bawah pekerja Taiwan, hal ini lebih mengerikan daripada virus.
TAHR membeberkan, berdasarkan statistik Kementerian Ketenagakerjaan, hingga akhir April lalu jumlah Pekerja Migran di Miaoli adalah 22.914 orang termasuk 15.531 pekerja di sektor industri, hanya 66 orang ABK. Sedangkan Pekerja Migran yang bekerja di sektor perawatan jangka panjang sebanyak 7.383 orang.
Selain itu TAHR juga mengingatkan, Pekerja Migran datang dari berbagai negara yang berbeda, tentu masalah perbedaan bahasa selalu menjadi masalah penting, untuk itu perlu adanya penerjemah.Pedoman pencegahan epidemi yang diberikan oleh pemerintah sangat penting bagi pekerja migran, apabila kebijakan pencegahan epidemi pemerintah dapat lebih komprehensif, seharusnya dapat menghindari pengulangan kesalahan administrasi yang diskriminatif ini.