(Taiwan, ROC) -- Organisasi hak asasi manusia CIVICUS dalam laporan yang dikeluarkan hari Rabu (26/5) menyampaikan, COVID-19 berkecamuk di dunia sejak tahun lalu, banyak negara otoriter mengambil ini untuk menekan perkembangan hak-hak sipil, tetapi Taiwan dan Korea Selatan membuktikan hal itu sambil mengendalikan epidemi, juga dapat menghormati hak-hak rakyat dan menjaga demokrasi dan kebebasan.
Lembaga Swadaya HAM CIVICUS hari ini (26/5) mengeluarkan “Laporan Masyarakat Sipil 2021”. CIVICUS yang setiap tahunnya memperhatikan peristiwa besar yang melibatkan dan memengaruhi masyarakat sipi yang terjadi di dunia, tahun 2021 ini adalah tahun kesepuluh CIVICUS memberikan laporan seperti ini.
Dalam laporan mengungkapkan, di bawah pertarungan melawan pandemi COVID-19 selama tahun 2020 lalu, bagi negara otoriter, pandemi merupakan peluru asap yang paling unggul dalam mempromosikan undang-undang atau peraturan yang bersifat represif seperti Daratan Tiongkok pada Juni 2021 memberlakukan Undang-Undang Keselamatan Hongkong, sebuah UU yang memilikki cakupan luas yang memberikan kekuasaan menekan kebebasan memberikan pendapat. Banyak aktivis demokrasi yang diciduk sejak undang-undang ini diberlakukan. Namun, dalam laporan juga mengemukakan, tidak semua negara-negara di Benua Asia yang menggunakan pandemi untuk membatasi hak rakyatnya, ada beberapa negara khususnya Korea Selatan dan Taiwan melakukan pengendalian epidemic secara tepat sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Selain secara jelas mengkomunikasikan langkah-langkah penanggulangan epidemi, juga tetap menghormati hak-hak rakyat serta menjaga kebebasan dan demokrasi. Hal ini membuktikan bahwa tindakan bersifat represif yang diterapkan oleh banyak negara sebenarnya hanyalah sebuah pilihan yang tidak diperlukan.
Laporan juga mengungkapkan, dengan adanya pandemi dapat membuktikan bahwa posisi dari organisasi masyarakat dan organisasi akar rumput tidak dapat tergantikan, organisasi-organisasi ini dapat secara nyata membantu dan berbagi informasi penting. Seperti di Malaysia, pemerintah menyalahkan pekerja migran dalam penyebaran epidemi dan menempatka pekerja migran di tempat yang sempit dan sumpek, melihat hal ini, organisasi masyarakat sipil segera membentuk rantai pasokan dan platform online yang menghubungan masyarakat Malaysia dan pekerja migran, dengan platform online ini memerangi perkataan dan perilaku diskriminatif terhadap pekerja migran.
Laporan yang terdiri dari 5 bab di mana terdapat 2 bab yang menganalisa “Challenging Exclusion and Claiming Rights “ (memerangi diskriminasi dan mengklaim hak) dalam bab ini beberapa kali mengungkit Taiwan, berbagai kegiatan masyarakat tetap dapat diselenggarakan meskipun di masa pandemi.
Seperti pada saat Hari Buruh 1 Mei, Taiwan menjadi sebagian kecil dari negara-negara yang ada di dunia yang masih dapat menyelenggarakan demo turun ke jalan dari kaum pekerja, mereka berkumpul di depan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyerukan agar pemerintah dapat memastikan keamanan dan lingkungan kerja mereka. Sedangan pada Hari Perempuan Sedunia, rakyat Taiwan menyatukan masalah kaum perempuan dan pekerja dengan meminta perbaikan kerja bagi kaum perempuan. Parade LGBT juga tetap berlangsung di Taiwan pada Juni 2020 lalu, di mana karena pengaruh pandemi sehingga hanya sedikit negara yang mengelar parade ini.