(Taiwan, ROC) --- Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga dijadwalkan akan berkunjung ke Washington pekan mendatang dan menggelar pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Saat menerima wawancara beberapa hari lalu, PM Yoshihide Suga menyampaikan pentingnya menjaga hubungan kerja sama kedua negara untuk mengurangi ketegangan di Selat Taiwan.
Menanggapi pemberitaan di atas, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (MOFA) - Joanne Ou menyampaikan, Amerika Serikat bersama dengan Jepang senantiasa memperhatikan situasi perdamaian di Selat Taiwan. Ini juga menjadi kelanjutan dari pernyataan yang dihasilkan dalam “Dialog 2+2 AS Jepang” sebelumnya.
Joanne Ou mengatakan, “Menanggapi tindakan Amerika Serikat bersama Jepang, yang mengedepankan keamanan dan stabilitas perdamaian di Selat Taiwan, MOFA di sini ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya. Ke depannya, kami akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara sehaluan lainnya, untuk terus mempertahankan keamanan dan perdamaian di Selat Taiwan. Karena hal ini memainkan kunci penting bagi kemakmuran dan perkembangan kawasan regional.”
Dalam sebuah wawancara pada tanggal 1 April 2021, Ketua Perwakilan Republik Tiongkok (ROC) untuk Jepang, Frank Hsieh (謝長廷) menyampaikan, dalam sebuah “Dialog 2+2 AS Jepang” yang digelar pada tanggal 16 Maret 2021 lalu, kedua belah pihak telah menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di kawasan Selat Taiwan.
Frank Hsieh pun menyambut baik hal tersebut dan menyatakan, jika Taiwan diserang dan AS tidak berbuat apa-apa, maka AS akan kehilangan posisinya sebagai negara adikuasa. Berdasarkan aliansi AS-Jepang, Negeri Sakura sudah sepatutnya memberikan dukungan militer kepada Negeri Paman Sam.
Namun hingga hari ini, Taiwan bersama Amerika Serikat dan Jepang belum pernah menggelar latihan bersama. Ini tentu menjadi hal yang patut diperhatikan secara bersama dan saksama.
Frank Hsieh melanjutkan, AS memiliki kebijakan “Taiwan Relations Act”, yang mengatur hubungan keamanan kedua negara. Dirinya berharap otoritas Jepang dapat memberlakukan undang-undang serupa.
Saat ini, pihak Republik Rakyat Tiongkok lebih mengedepankan cara yang menggunakan tekanan militer, yang mana telah meningkatkan rasa penolakan warga Taiwan. Setelah menyaksikan bagaimana otoritas Negeri Tirai Bambu memperlakukan warga Hong Kong, masyarakat Taiwan menjadi lebih waspada. Hal ini meliputi kebijakan “Satu Tiongkok” atau peraturan lainnya.
Taiwan akan bersikeras menjaga paham demokrasi dan berharap Jepang dapat memberikan dukungannya pada masa mendatang.