(Taiwan, ROC) – Republik Rakyat Tiongkok (RRT) diduga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kelompok minoritas di Xinjiang, dan memaksa mereka bekerja di luar keinginannya untuk memanen kapas. Pada September tahun lalu (2020) Amerika Serikat (AS) mengumumkan, melarang untuk mengimpor 5 produk termasuk kapas dari Xinjiang (新疆), RRT. Merk pakaian asal Swedia, H&M, juga turut menolak untuk menggunakan kapas dari Xinjiang (新疆), dan baru-baru ini memicu ketidakpuasan dan pemboikotan dari warganet RRT. Selain itu, ada banyak artis asal Taiwan pun mulai menyampaikan dukungan mereka terhadap kapas Xinjiang (新疆), dan menimbulkan kontroversi.
Mengenai Menteri Ekonomi Taiwan, Wang Mei-hua (王美花) beberapa waktu yang lalu sempat menegaskan apabila PBB melarang, maka Taiwan tentunya turut mengikuti larangan tersebut. Media juga menaruh perhatian, bagaimana perilaku otoritas Taiwan terkait hal tersebut? Menko Wang Mei-hua (王美花) dalam sebuah wawancara saat menghadiri acara pembukaan pameran menegaskan, Taiwan adalah negara yang demokratis, dan sangat menjunjung tinggi HAM. Jika ada metode yang digunakan pada ruang internasional, khususnya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka Taiwan akan menjadikannya sebagai referensi. Beliau juga menambahkan, jika merk internasional memiliki permintaan, maka jalur produksi Taiwan akan menyesuaikannya. Wang Mei-hua (王美花) mengatakan, "Sebenarnya industri utama Taiwan adalah mengembangkan pakaian yang menggunakan kain fungsional, selain itu juga menjadi manufaktur merk internasional. Oleh karena itu, apabila perusahaan memiliki permintaan pada lini produksi kami, maka kami juga akan bekerja sama dalam melakukan penyesuaian yang relevan.”