(Taiwan, ROC) Kementerian Dalam Negeri mempromosikan penggantian e-ID, tetapi dikarenakan keamanan data dan peraturan yang terkait belum disiapkan dengan sempurna, Yuan Eksekutif pada bulan Januari memutuskan pembagian kartu ID baru ini ditunda. Hasil pendataan dari Yuan Pengawas melaporkan, kebijakan e-ID masih dikomunikasikan dengan masyarakat mengambil sikap “memilih cara yang termudah, prosedur menjadi formalitas, karena telah mengeluarkan banyak modal masyarakat maka pemerintahan instansi Kementerian Dalam Negeri yang wajib mempertanggungjawabkan, segala aspek strukturisasi dan penerapannya wajib diselesaikan secara menyeluruh.
Mendagri Hsu Kuo-yung (徐國勇) pada hari Kamis ini (25/3) saat menghadiri rapat komite Yuan Legislatif dan menyampaikan kepada media bahwa pihaknya menghormati laporan peninjauan dari Yuan Pengawas. Ia juga menekankan, dalam laporan menunjukkan semua prosedur pembelian berjalan dengan normal, menyarankan ada perubahan cara komunikasi dengan masyarakat.
Mendagri Hsu Kuo-yung mengatakan, “Kami menghormati laporan Yuan Pengawas, di dalam laporan ada tabel pembelian semuanya resmi, pihak kami yakin komunikasi dengan masyarakat, namun cara komunikasi juga bisa diubah, agar setelah perubahan akan ada hasil yang lebih baik, ada beberapa saran, kami berdasarkan beberapa saran ini untuk menangani permasalahan yang ada.”
Masyarakat luar meragukan penangguhan e-ID, untuk pembelian kartu chip dan fasilitas percetakan telah mengeluarkan dana sebesar 300 juta NTD, ada kemungkinan biaya ini menjadi tanggungan masyarakat. Mendagri Hsu Kuo-yung mengatakan, tidak ada hutang, Percetakan Negara atau The Central Engraving and Printing Plant(CEPP) sudah memberitahu masa mendatang peralatan ini masih dapat dipergunakan, karena pelaksanaan kebijakan yang ditunda maka ada biaya perawatan maka penanganan masalah ini akan disesuaikan dengan kontrak yang telah disepakati antara Kemendagri dan CEPP.