(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 22 Maret 2021, Dewan Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada pejabat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas pelanggaran HAM di Xinjiang. Tak lama berselang, Menteri Luar Negeri RRT kembali merilis sanksi serupa kepada 10 petinggi Uni Eropa, yang juga menjabat sebagai Dewan Uni Eropa dan anggota parlemen setempat. Menlu RRT juga mengumumkan 4 entitas sanksi yang akan mereka berlakukan.
Kementerian Luar Negeri Republik Tiongkok (ROC) menyampaikan, pihak RRT sudah seharusnya menanggapi dunia internasional, dengan memprioritaskan penyelesaian akan kasus HAM dan membatalkan sanksi kepada Dewan Uni Eropa yang dinilai tidak masuk akal.
Juru Bicara MOFA, Joanne Ou mengatakan, “Kami juga memperhatikan beberapa hal yang penting, yakni sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa kepada petinggi RRT. Di samping itu, Inggris dan Kanada juga menjatuhkan sanksi serupa di hari yang sama. Otoritas RRT sudah seharusnya mendengarkan suara-suara dunia internasional, serta nilai-nilai universal kebebasan dan Hak Asasi Manusia. Kami juga menyerukan kepada RRT untuk segera memperbaiki kasus pelanggaran penganiayaan serius terhadap kaum minoritas.”
MOFA menyampaikan, daftar nama yang ditetapkan oleh RRT mencakup beberapa tokoh yang sangat bersahabat dengan Taiwan, meliputi Michael Gahler, Reinhard Butikofer, Samuel Cogolati dan Alliance of Democracies Foundation.
MOFA menekankan, pihaknya akan terus menggalang kerja sama dengan negara-negara yang memiliki prinsip serupa dengan Taiwan, misal Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain. Taiwan akan menjadi pihak yang selalu mendukung nilai demokrasi dan kebebasan, serta menentang tindakan semena-mena dari rezim otoritarianisme.