(Taiwan, ROC) --- “Referendum Pelestarian Terumbu Karang” akhir-akhir ini menjadi perhatian warga di Taiwan. Apalagi 500 petisi berhasil dikumpulkan dan anggota sukarelawan yang berasal dari seluruh penjuru negeri berkumpul, guna memperjuangkan kepentingan bersama.
Persyaratan untuk menggelar referendum juga berhasil dicapai, dan diharapkan dapat memberikan hasil yang positif.
Masyarakat luas menilai, Partai Progresif Demokratik (DPP) telah lalai dalam menanggapi opini publik, guna melestarikan lingkungan dalam periode jangka panjang.
Tersiar kabar bahwa ada seorang politisi DPP yang menilai pemerintah hanya berfokus pada “sosialisasi gambar”, tanpa menggelar komunikasi langsung dengan warga awam.
Perdana Menteri Su Tseng-chang menyampaikan, referendum adalah langkah praktis masyarakat luas dalam menyampaikan opini mereka. Pemerintah tentu akan menghormati dan memprioritaskannya. Ini adalah bagian dari kehidupan sosial masyarakat Taiwan yang plural dan beraneka ragam.
PM Su melanjutkan, otoritas pusat akan mendengar seluruh pendapat yang ada. Di samping itu, pihak berwenang akan tetap berupaya semaksimal mungkin dalam memasok persediaan energi listrik dalam negeri.
PM Su Tseng-chang mengatakan, “Semenjak menjabat, Presiden Tsai Ing-wen telah melakukan yang terbaik dalam melindungi habitat terumbu karang. Di era pemerintahan mantan Presiden Ma Ying-jeou (馬英九), wacana untuk menghapus wilayah terumbu karang mencapai 90%. Sedangkan, yang didorong oleh Presiden Tsai Ing-wen hanya berjumlah kurang dari sepersepuluh. Saya juga telah meminta kepada unit terkait, untuk mensosialisasikan secara detail kepada masyarakat luas, sehingga semuanya dapat memiliki gambaran secara gamblang. Dengan demikian, pelestarian ekologi Taiwan dapat dijalankan dan kapasitas pasokan listrik dalam negeri juga dapat terjamin. Selain itu, kebutuhan seluruh mata pencaharian di Taiwan dapat terpenuhi.”
Legislator Taiwan People’s Party (TPP), Lai Hsiang-ling (賴香伶) mempertanyakan kelanjutan referendum pelestarian terumbu karang, yang telah berhasil mengumpulkan petisi dari masyarakat.
Menko Wang Mei-hua menambahkan, pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan kapasitas pasokan listrik dalam negeri dan di saat bersamaan juga akan memelihara pelestarian ekologi alam.
Membuat masyarakat luas paham akan maksud di atas merupakan tanggung jawab Kementerian Perekonomian (MOE). Wacana pembangunan terminal ketiga milik CPC Corporation telah melewati evaluasi panjang dari para ilmuwan, termasuk perihal perlindungan lingkungan hidup.
Baru-baru ini, Asosiasi Perlindungan Lingkungan juga menawarkan rencana alternatif, yakni merelokasi stasiun ketiga CPC Corporation ke kawasan pelabuhan Kota Taipei.
Menanggapi saran tersebut, Wang Mei-hua menyampaikan, dikarenakan pelabuhan Kota Taipei belum menjalankan kajian lingkungan hidup, dan hal tersebut dicemaskan dapat menambah kesulitan saat hendak membangun pipa di darat maupun pantai. Apalagi, proses pemindahan tersebut dapat memakan waktu yang cukup panjang, yakni 11 bulan.
Menko Wang Mei-hua juga menekankan, MOE akan membuka seluruh informasi ke publik dan mengacu pada ketentuan referendum sebelum menggelar acara debat publik.