(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 1 Februari 2021, dunia internasional dikejutkan dengan pemberitaan militer Myanmar yang melancarkan kudeta. Menanggapi hal tersebut, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan pada tanggal 2 Februari 2021, guna membahas perkembangan kudeta di Myanmar.
Di samping itu, ada beberapa kabar yang beredar, jika kudeta militer di Myanmar memiliki hubungan dengan RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Politisi Jerman yang juga merupakan anggota Parlemen Republik Federal Jerman - Jürgen Hardt menyampaikan, dirinya tidak menutup kemungkinan jika otoritas Beijing adalah pihak yang berada di balik layer dari peristiwa kudeta militer Myanmar.
Dirinya juga menyerukan kepada Uni Eropa untuk segera melangsungkan penyelidikan terkait. Mantan utusan PBB di Myanmar, Yanghee Lee (李亮喜) juga menyampaikan pendapat serupa, jika kudeta ini didukung oleh RRT dan Rusia.
Media Deutsche Welle mewartakan, Duta Besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Barbara Woodward menyampaikan, pihaknya akan menghormati tuntutan masyarakat Myanmar yang diperoleh dari proses pemungutan suara. Ia juga mendukung suara yang menyerukan pembebasan dari tokoh dan aktivis yang kini ditahan oleh militer setempat.
Utusan PBB untuk Myanmar, Tom Andrews percaya jika penahanan tokoh dan pimpinan Myanmar oleh pihak militer, merupakan aksi kudeta. Militer Myanmar juga telah sepenuhnya memblokade negara mereka.
Dirinya mengimbau kepada komunitas internasional untuk menggunakan cara yang mudah dipahami oleh militer Myanmar, dalam menyelesaikan polemik kudeta kali ini.
Tom Andrews menekankan, militer Myanmar tentunya paham dengan sanksi ekonomi internasional yang akan berdampak bagi mereka. Mereka juga paham dengan pesan yang disampaikan melalui sanksi tersebut, misal “tidak seharusnya menggulingkan pemerintahan demokrasi” dan “tidak seharusnya menggunakan cara kudeta, yang dipercaya dapat memukul berat prinsip demokrasi”.
Suara yang menuding RRT berada di belakang kudeta kali ini, juga terdengar di dunia internasional. Politisi Jerman Jürgen Hardt meminta kepada Uni Eropa untuk segera menggelar penyelidikan yang relevan.
Jürgen Hardt menyampaikan, kudeta militer Myanmar memiliki banyak kejanggalan dan banyak yang bertanya-tanya perihal kekuatan yang berada di balik semua itu. Dirinya kembali mempertanyakan kunjungan Menteri Luar Negeri RRT ke Myanmar pada bulan Januari lalu. Menlu RRT di kala itu juga sempat menggelar pertemuan dengan perwakilan militer Myanmar.