(Taiwan, ROC) – Kandidat pemilu presiden Amerika dari partai Demokrat, Joe Biden, sempat silat lidah, jika dirinya terpilih menjadi presiden maka akan mengutamakan UU kesetaraan gender yang awalnya diloloskan untuk melindungi hak asasi komunitas LGBTQ, berharap dalam masa kepemeritahan 100 hari, akan menandatangani berbagai UU hak sipil sebagai tonggak sejarah baru.
Saat Obama memerintah mulai tahun 2009 hingga 2017, dimana Joe Biden sebagai Wakil Presidennya, dirinya selalu membantu menyuarakan hak asasi komunitas LGBTQ.
Saat menerima wawancara dari Philadeplhia Gay News, dirinya berjanji jika dalam masa pemerintahan selama 1 bulan, akan memperluas kesetaraan hak asasi komunitas LGBTQ internasional, menjadi salah satu poin utama diplomatik Amerika dalam hal persamaan hak asasi.
Meskipun Joe Biden pada awalnya terus mengusung program kesetaraan gender, namun karena kondisi pandemi COVID-19 yang belum berhenti, ditambah lagi dengan banyaknya tugas administrasi di awal masa jabatannya yang harus ditangani dan dipantau lebih lanjut, maka janji ini menjadi mata kunci yang penting bagi dirinya.
Joe Biden saat menerima wawancara dari Mark Segal menjelaskan bahwa dirinya memiliki program rencana akan hak asasi komunitas LGBTQ. Stevel Seagal sedari era tahun 1970 an telah menjadi tokoh dunia dalam hal memperjuangkan hak-hak komunitas LGBTQ.
Joe Biden mengatakan, “Saya akan berupaya dalam masa jabatan 100 hari pertama, untuk mendorong kelolosan UU perlindungan hak asasi sebagai tugas utama saya, yang mana hal ini adalah hal yang paling tidak disetujui oleh presiden Donald Trump saat ini.”
Presiden Donald Trump beranggapan bahwa UU kesetaraan gender hanya akan merusak hak orang tua dan pengetahuan yang baik, bahkan menggunakan dalil kebebasan beragama yang memblokir hak asasi komunitas LGBTQ.
Namun tim pemenangan pihak Donald Trump membantah hal tersebut, karena pada tahun 2016, Donald Trump dalam pidato kemenangannya sempat menyebutkan tentang hak LGBTQ, sebagai kandidat pemilu presiden dari partai Republic, ia juga berhak meminta individual dari komunitas LGBTQ menjadi bagian dalam kabinetnya.