(Taiwan, ROC) --- Menanggapi tindakan otoritas RRT (Republik Rakyat Tiongkok) yang akhir-akhir ini menuding Taiwan telah mengirim mata-matanya ke sana, MAC (Dewan Urusan Daratan Tiongkok) menyampaikan, pihak Negeri Tirai Bambu telah berulang kali melancarkan berbagai aksi politik yang dicemaskan hanya akan menambah runyam hubungan di lintas selat.
MAC mengutuk keras seluruh tindakan yang dapat merusak hubungan antar selat. Di saat yang sama, MAC juga mengingatkan kepada seluruh warga Taiwan, bahwa ada potensi risiko yang harus diemban saat berhubungan dengan mereka.
PKC (Partai Komunis Tiongkok) kembali mengumumkan kasus spionase yang melibatkan nama Taiwan. Otoritas setempat disinyalir telah mengantongi 2 nama yang dituding merupakan mata-mata Taiwan, meliputi Tsai Chin-shu (蔡金樹) dan Shih Cheng-ping (施正屏).
MAC menuturkan, dalam beberapa tahun terakhir, otoritas PKC diketahui telah memperluas jaringan hukum nasional mereka. Di samping itu, PKC juga kian memperluas cakupan tindakan yang dicemaskan dapat mempengaruhi keamanan negara lain. Selain untuk memperkuat kontrol internal setempat, PKC juga akan memperluas aksi spionase di luar kawasan mereka.
Kasus mata-mata yang dituding oleh pihak mereka, hanya lah permainan yang mereka lakoni sendiri. Kasus-kasus yang dilaporkan merupakan informasi umum yang dikumpulkan dan masih berada dalam cakupan pertukaran akademis.
Selain mengutuk keras niat politik jahat dari pihak PKC, MAC juga memperingatkan otoritas Beijing untuk menghentikan strategi politik yang tidak tepat.
Wakil Ketua MAC, Chiu Chui-cheng (邱垂正) mengatakan, “Kami mengutuk keras tindakan kasar yang dilancarkan pihak Beijing, untuk mengganggu dan mengintimidasi warga Taiwan. MAC dengan tegas memperingatkan RRT untuk menghentikan aksi mereka. Pada saat yang sama, kami juga mengingatkan kepada publik akan adanya risiko yang harus diemban di kala ingin melangsungkan pertukaran lintas selat.”
Menanggapi atas vonis hukuman yang dijatuhkan oleh otoritas RRT kepada Tsai Chin-shu dan Shih Cheng-ping, MAC menyampaikan, pemerintah telah berulang kali menyampaikan kepada pihak Daratan Tiongkok untuk melindungi hak litigasi peradilan pihak yang dijadikan tersangka.
Di samping itu, Negeri Tirai Bambu juga sudah seharusnya mengizinkan anggota keluarga untuk mengunjungi mereka di Daratan Tiongkok. Di saat yang sama, pemerintah juga wajib membiarkan anggota keluarga mengetahui perkembangan dari kasus yang ada dan menyediakan segala bantuan yang diperlukan.