(Taiwan, ROC) -- Kementerian Hukum pada tanggal 29 September malam menyampaikan, telah menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan Balize, ini merupakan perjanjian bantuan hukum yang ke-7 Taiwan yang akan sangat membantu memberantas kejahatan antar kedua negara.
Dalam press rilis Kementerian Hukum mengemukakan, Taiwan dan Belize yang adalah negara sahabat diplomatik di benua Afrika telah menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik pada tanggal 26 September, yang ditandatangani oleh Menteri Hukum, Tsai Qing-xiang disaksikan oleh Duta Besar Belize untuk ROC, Diane Haylock. Setelah itu pada tanggal 28 September dari pihak pemerintah Belize dengan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Belize, Wilfred Elrington sebagai perwakilan dari Belize menandatangani perjanjian ini.
Kementerian Hukum menyampaikan, perjanjian yang ditandatangani ini merupakan perjanjian bantuan hukum timbal balik yang ke-7 setelah Taiwan menandatangani perjanjian serupa dengan Amerika Serikat, Daratan Tiongkok, Filipina, Afrika Selatan, Polandia dan Nauru, merupakan perjanjian kedua setelah tanggal 2 Juli 2019 kemarin Taiwan dan Belize menandatangani perjanjian kerja sama anti korupsi.
Kementerian Hukum menyampaikan, isi perjanjian itu antara lain kemungkinan interogasi melalui video, atau mengizinkan personel pihak pemohon untuk hadir saat saksi atau terdakwa membuat pernyataan, dan menginterogasi saksi dengan cara yang disepakati oleh pihak pemohon, sehingga personel penanganan perkara kedua negara dapat membentuk Tim Investigasi Gabungan. Selain itu, juga termasuk mendapatkan kesaksian atau pengakuan, melakukan pencarian dan penyitaan, membantu dalam pembekuan, penyitaan dan eksekusi denda, dan bantuan lainnya sesuai dengan hukum negara yang diminta, semua dalam lingkup bantuan peradilan pidana bersama.
Menurut Kementerian Hukum, selama negosiasi perjanjian ini, negara-negara di seluruh dunia terkena dampak pandemik COVID-19, dan kesulitan kerja sama internasional semakin bertambah. Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri secara aktif menggunakan telekomunikasi dan internet menghubungi Kedutaan Besar di Belize dan pemerintah Belize untuk menunjukkan tekad Kementerian Hukum dalam upaya memperdalam kerja sama yudisial dengan negara-negara sahabat dan untuk memerangi kejahatan lintas batas bersama dengan negara-negara lain di dunia.