(Taiwan, ROC) -- Aliansi Perlindungan Nelayan Asing hari Selasa (1/9) melakukan protes di lokasi berlangsungnya “Lokakarya Pencegahan Perdagangan Manusia Internasional”. Mereka beranggapan mereka mengantungkan bendera negara lain tapi sebenarnya yang mengoperasikan adalah kapal Taiwan, beberapa kali terdengar kabar terjadi perdebatan karena perlakuan yang tidak adil pada tenaga kerja, hal ini telah menarik perhatian masyarakat internasional, untuk itu mereka kembali melalui tindakan protes ini berharap pemerintah dapat menetapkan jelas waktu berlaku dari peraturan dan hak Flag of Convenience (FOC) yang berlaku dan menghapus sistem terkait secara bertahap.
Seruan lantang yang dilontarkan karena berharap mereka yang hadir dalam lokakarya penceghan perdagangan manusia internasional yang diadakan Biro Imigrasi dapat mendengarkan mereka. Lokakarya ini mengumpulkan orang-orang yang anti perdagangan manusia, Aliansi Perlindungan Nelayan Asing beranggapan masalah FOC ini seharusnya juga dibahas dalam lokakarya ini.
Ketua Pusat Perlindungan, Organisasi Layanan Masyarakat Kota Taoyuan, Wang Ying-da mengambil contoh kapal FOC Taiwan “Da Wang” yang beberapa hari lalu ditahan Amerika Serikat karena dugaan tindakan kekerasan, kemudian penanganan pasif terhadap kebutuhan medis bagi nelayan asing, untuk itu mengkritik celah pengelolaan peraturan dan hak Flag of Convenience (FOC).
Ketua Green Peace, Qiu Jia-wei percaya bahwa kondisi kerja yang tidak konsisten ini hanyalah puncak gunung es di antara FOC. Meskipun dioperasikan Taiwan, tetapi kewarganegaraan mereka bukan di Taiwan, sehingga sulit bagi hukum untuk campur tangan dalam regulasi, sehingga lingkungan kerja para nelayan yang tidak memadai.
Untuk melindungi hak asasi manusia dari kapal dan nelayan FOC, "Aliansi Perlindungan Nelayan Asing" menganjurkan agar penetapan masa berlaku untuk kapal FOC harus dibuat. Selama masa transisi, harus ada inspeksi tenaga kerja maritim, penghapusan peraturan operasi dan investasi, dan peninjauan pekerjaan nelayan di luar negeri. Kelompok hak asasi manusia mengingatkan bahwa Taiwan harus memikul tanggung jawab untuk mencegah perdagangan manusia dan melaksanakan reformasi perikanan.