(Taiwan, ROC) -- Dalam artikel yang diterbitkan di media Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu menyampaikan, Taiwan berhasil dalam pencegahan pandemi dan juga memberikan bantuan serta bekerja sama untuk melawan pandemi. Taiwan bersedia dan memiliki kemampuan untuk turut dalam tugas internasional. Memasukki tahun ke-75 Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) masih belum terlambat untuk menerima Taiwan turut berpartisipasi.
Menteri Luar Negeri, Joseph Wu dalam artikelnya yang dimasukkan dalam buletin “Georgia Asian Times” mengemukakan, dunia menghadapi hantaman krisis kesehatan global pada tahun ini, pandemi yang diberi nama COVID-19 mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia di bumi ini. Bertepatan dengan tahun ini PBB memasuki tahun ke-75, membutuhkan upaya bersama untuk perjuangan bagi masyarakat sosial, berharap PBB dan angotanya dapat meraih masa depan berkesinambungan yang indah. Taiwan telah mempersiapkan diri dan bersedia untuk turut berpartisipasi masuk dalam PBB.
Dalam artikel juga mengilas balik bagaimana Taiwan menggunakan berbagai cara dan pelaksanaan yang berhasil menghadapi pandemi, dan dengan kemampuannya memberikan bantuan masker medis, baju pencegahan pandemi, thermometer dan perlengkapan pencegahan lainnya pada lebih dari 80 negara di dunia. Selain itu juga bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki kesepahaman serupa untuk melakukan pengembangan obat dan vaksin, berupaya sekuat tenaga melawan wabah.
Joseph Wu membeberkan, mekipun pandemi telah menyadarkan masyarakat internasional bahwa Taiwan diabaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi Daratan Tiongkok tetap bersikeras dengan Kutipan yang salah dari Resolusi PBB 2758. Resolusi ini tidak menyelesaikan masalah kedaulatan Taiwan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Daratan Tiongkok.
Joseph Wu menyampaikan, Taiwan bukanlah salah satu bagian dari Daratan Tiongkok, presiden dan legislator Taiwan dipilih langsung dalam pemilu oleh rakyat Taiwan. PBB harus mengakui bahwa hanya pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis yang dapat mewakili 23 juta rakyat Taiwan. Daratan Tiongkok tidak memiliki hak untuk bersuara atas nama Taiwan.
Artikel membeberkan, tanpa keikutsertaan Taiwan dalam PBB merupakan kerugian bagi masyarakat internasional. Kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, kemurnian air dan sanitasi serta indikator pembangunan berkelanjutan (SDGs) lainnya telah mencapai tingkat nasional dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Taiwan telah menjadi mitra yang memberikan bantuan jangka panjang dalam pengembangan energi hijau, pengelolaan limbah dan pencegahan bencana serta lainnya dengan negara – negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan lainnya. Taiwan memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan, apabila dapat turut dalam kegiatan, rapat dan sistem mekanisme PBB maka Taiwan dapat berbuat lebih banyak lagi.
Yang sangat disayangkan, Joseph Wu mengungkapkan, PBB menolak 23 juta rakyat Taiwan, diskriminatif ini, yang bermula dari kekeliruan dan tekanan dari negara-negara otoriter, melanggar prinsip-prinsip universal dan kesetaraan yang dianut ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan. Melihat ke masa depan, tidak ada kata terlambat untuk menerima partisipasi Taiwan di Perserikatan Bangsa-Bangsa.