(Taiwan, ROC) -- Pemberitahuan awal revisi peraturan “pembatasan penggunaan listrik di masa penyediaan listrik tidak memadai”, penambahan ini dikarenakan adanya unsur “politik, ekonomi, peperangan, bencana dan lainnya” yang membuat “terjadi di mana penyediaan listrik nasional tidak memadai” untuk itu pemerintah pusat dapat menggerakan pelaksanaan pembatasan listrik darurat.
Media melaporkan, hubungan antar selat Taiwan berada di masa tegang, Kementerian Ekonomi melakukan revisi berkenaan “politik pembatasan listrik” sehingga membangkitkan pembahasan. Perdana Menteri Su Tseng-chang ketika diwawancarai menyampaikan, Kementerian Ekonomi merevisi peraturan untuk merespon di bawah instruksi Yuan Eksekutif dan waktu-waktu tertentu dalam berbagai situasi yang mengharuskan, bukan yang namanya “politik pembatasan listrik”.
Perdana Menteri Su Tseng-chang mengatakan, “Sedangkan Kementerian Ekonomi sekarang ini tengah melakukan revisi terkait peraturan terkait, ini adalah untuk menghadapi perubahan situasi dan instruksi dari pemerintah, ini bukan dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan politik pembatasan listrik, kritikan seperti ini baru yang disebut debat politik.”
Su Tseng-chang menyampaikan, pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen memiliki arahan jelas, sejak dulu Taiwan kerap kali menghadapi krisis penyediaan listrik, tetapi beberapa tahun terakhir ini tingkat penyediaan sangat mencukupi, tidak ada krisis pembatasan listrik.