(Taiwan, ROC) – Pemerintah Amerika secara resmi membantah kebijakan kedaulatan Daratan Tiongkok di kawasan Laut Selatan, bahkan mengakui keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasional di Belanda tahun 2016. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Joanne Ou pada hari Selasa tanggal 14 Juli memberikan tanggangan berkenaan dengan hal ini, yang mana disebutkan jika gugusan pulau di Laut Selatan adalah bagian dari milik Republik Tiongkok, dimana hak penggunaan sumber daya laut yang ada di kawasan setempat, dengan merujuk pada keputusan yang diambil oleh mahkamah internasional ataupun yang disesuaikan dengan UU Maritim Internasional, tentu tidak dapat diganggu gugat.
Joanne Ou mengatakan, “Adapun kedaulatan yang dimiliki oleh pemerintah berkenaan dengan kawasan Laut Selatan, tidak pernah mengalami perubahan dan tidak pernah akan berubah. Pemerintah bersikeras untuk tetap menggunakan langkah yang damai dalam mengatasi masalah persengketaan yang ada, pemerintah menolak adanya ancaman yang disuarakan oleh pihak lain atau tindakan menakut-nakuti, termasuk dengan penggunaan aksi militer dalam menyelesaikan masalah Laut Selatan. Berkenaan dengan negara lain yang hendak mengakui kedaulatan atas kawasan Laut Selatan, maka hendaknya mematuhi peraturan internasional, dan hal ini tentu meliputi Konvensi PBB Tentang Hukum Laut tahun 1982.”
Joanne Ou menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengakui kebijakan apapun yang bertentangan dengan peraturan yang diberlakukan oleh dunia internasional. Selain itu, pemerintah juga tidak akan menggunakan jalan di luar perdamaian dalam menghadapi permasalahan yang ada. Pemerintah berharap kepada negara-negara yang terkait, dapat mengikutsertakan Taiwan sebagai salah satu bagian keanggotaan di dalam tugas penyelesaian persengketaan yang ada, bersama-sama melindungi kestabilan dan perdamaian kawasan.
MOFA kembali menekankan jika pemerintah akan memadukan tata cara “Mengesampingkan persengketaan, bersama melakukan pembangunan”, sebagai sebuah landasan dalam tugas penyelesaian persengketaan di Laut Selatan. Taiwan sendiri bersedia dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Laut Selatan.