(Taiwan, ROC) – Jumlah warga yang positif terinfeksi wabah virus korona di Brasil diketahui terus melonjak. Namun demikian, Presiden Jair Bolsonaro menggunakan hak veto-nya untuk menghapus ketetapan yang mengharuskan warga setempat mengenakan masker medis saat berada di toko atau gereja.
Tidak sampai di situ, pemimpin sayap kanan tersebut juga dinilai berusaha melemahkan efektivitas hukum dalam menanggulangi penyebaran epidemi setempat.
Media AFP mewartakan, Brasil merupakan negara dengan jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak kedua di dunia. Hingga berita ini diturunkan, kasus positif virus korona di Brasil telah melampaui angka 1,5 juta, dengan jumlah kematian mencapai 61.000 orang.
Penggunaan masker mulut telah diwajibkan di beberapa negara bagian Brasil, misal Sao Paulo dan Rio de Janeiro.
Pada awalnya, hukum setempat telah mewajibkan penggunaan masker mulut di beberapa tempat umum, misal kawasan komersial, area industri, situs keagamaan dan tempat belajar mengajar.
Pada tanggal 9 Juni 2020, kongres Brasil meloloskan sebuah kebijakan yang mengatur penerapan hukuman denda bagi warga yang tidak mengenakan masker mulut. Tetapi sayangnya, konsensus kongres tersebut ditolak oleh Presiden Jair Bolsonaro. Presiden ke 38 tersebut merasa bahwa ketetapan yang diloloskan pihak kongres telah melanggar hak para warga untuk berbisnis atau terlibat dalam aktivitas di luar rumah.
Namun demikian, Chamber of Deputies menegaskan jika ruang umum yang dimaksud dalam peraturan tersebut bukanlah "rumah" yang menjadi kawasan tempat tinggal setiap warga, melainkan "domain publik" yang akan dikunjugi banyak orang.
Kebijakan ini juga mewajibkan setiap perusahaan untuk menyediakan masker mulut bagi karyawan mereka. Di samping itu, otoritas Brasil juga harus memberikan masker mulut kepada warga berstatus ekonomi lemah. Kedua poin di atas juga mendapat penolakan dari Presiden Jair Bolsonaro. Pihak kongres Brasil kini tengah mempelajari hak veto yang diajukan oleh Presiden Jair Bolsonaro