(Taiwan, ROC) – Menteri Pertahanan Jepang, Taro Kono, menyampaikan perhatian yang sangat mendalam akan kunjungan pimpinan Tiongkok Xi Jin-ping dengan status sebagai tamu ke Jepang. Ia menyebutkan jika sikap tindakan Tiongkok yang terus melakukan intimidasi terhadap Taiwan, pengutusan kapal misi tugas kenegaraan ke perairan di pulau Diaoyutai dan lain sebagainya, yang tentu akan memicu kekhawatiran yang cukup besar.
Perdana Menteri Shinzo Abe awalnya berencana untuk mengundang Xi Jin-ping ke Jepang dengan status sebagai tamu kehormatan negara pada bulan April tahun ini, namun karena kondisi pandemi COVID-19 yang merebak, kegiatan kunjungan tersebut terpaksa ditunda untuk sementara waktu.
Taro Kono pada hari Jumat tanggal 5 Juni, dalam jumpa persnya menyebutkan bahwa usai pandemi COVID-19 berlalu, maka semua pihak haruslah mempertimbangkannya secara matang. Dirinya yang bertanggung jawab akan tugas keamanan dan pertahanan nasional, maka ia akan melakukan diskusi pembahasan dengan beberapa pejabat negara lainnya.
Taro Kono menyampaikan meskipun terjadi pandemi COVID-19, dana anggaran yang diajukan untuk pertahanan keamanan nasional Tiongkok justru mengalami penambahan sebesar 6,6%, selain itu Tiongkok terus melakukan upaya intimidasi terhadap Taiwan. Adapun ruang gerak armada militer udara Tiongkok juga kini semakin mendekati wilayah udara milik Jepang, sehingga menyebabkan pihak Angkatan udara Jepang terpaksa harus melakukan antisipasi dengan menerbangkan pesawat tempurnya untuk mengawasi gerak gerik Angkatan Udara Tiongkok. Selain itu kapal misi tugas kenegaraan juga terus menerus melakukan pelayaran di dekat kawasan perairan di pulau Diaoyutai. Semua yang disebutkan ini telah meningkatkan tensi kekhawatiran Jepang.
Media Jiji Press memberitakan jika pesan yang disampaikan oleh Taro Kono adalah dimaksudkan untuk meminta pemerintah Shinzo Abe agar dapat mempetyimbangkan matang-matang hal tersebut, apakah masih akan terus mengundang Xi Jin-ping untuk datang berkunjung ke Jepang. Ini adalah pertama kalinya ditemukan adanya anggota kabinet yang memberikan pernyataan terbuka dan meminta pertimbangan akan perlu atau tidaknya mengundang Xi Jin-ping untuk datang berkunjung ke Jepang, sehingga juga memicu semakin meningkatnya suara penolakan undangan untuk Xi Jin-ping.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi saat diwawancarai oleh Media BS Fuji Television Network pada tanggal 3 Juni lalu menyampaikan, undangan bagi Xi Jin-ping untuk datang berkunjung ke Jepang dengan status sebagai tamu undangan, adalah yang pertama kalinya selama 10 tahun terakhir, khususnya dengan status sebagai seorang pimpinan Tiongkok. Untuk dapat mencapai keberhasilan undangan tersebut, pihaknya juga terus melakukan negosiasi dan komunikasi dengan berbagai pihak.
Meski demikian Toshimitsu Motegi tidak mengumumkan kepastian akan waktu kunjungan Xi Jin-ping, hanya menyebutkan jika dalam forum G7 yang akan digelar di Jepang pada bulan September mendatang, dan forum G20 yang akan digelar di Saudi Arab yang akan dihadiri oleh pimpinan 20 negara, maka ke dua kegiatan tersebut seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum undangan bagi Xi Jin-ping untuk berkunjung ke Jepang. Pihak media Jepang sendiri memprediksi jika kunjungan Xi Jin-ping berkemungkinan akan dilangsungkan usai forum G20 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
Juru Bicara Pemerintah Jepang yang juga merangkap sebagai Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga, pada tanggal 4 Juni saat menerima wawancara dari media menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan yang mendetail, terus melakukan komunikasi dengan pihak Tiongkok dan yang pasti hingga saat ini masih belum ada sebuah program kunjungan yang matang.
Sehubungan dengan UU Keamanan Nasional Hong Kong yang diloloskan secara paksa pada tanggal 28 Mei oleh pihak Tiongkok, telah memicu ketidak-puasan Jepang, Eropa dan Amerika, untuk itu banyak yang memprediksi jika kunjungan Xi Jin-ping ke Jepang tidak akan dapat terlaksana dalam waktu singkat.