(Taiwan, ROC) – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Amerika Donald Trump pada hari Jumat tanggal 29 Mei waktu setempat, secara bersamaan mengritik sikap Daratan Tiongkok yang meloloskan UU Keamanan Nasional Hong Kong, yang dinilai akan merusak prinsip dasar otonomi yang diterapkan di dalam kawasan tersebut.
Kongres Rakyat Nasional Daratan Tiongkok belum lama ini baru meloloskan UU Keamanan Nasional Hong Kong, yang mana juga telah turut memicu reaksi kelompok pro demokrasi, pejabat luar negeri dan kekhawatiran para pengusaha di berbagai sektor, dan menganggap bahwa langkah kebijakan tersebut akan mempengaruhi posisi Hong Kong selaku pusat perbankan dunia dan juga kemandirian kawasan yang dimilikinya.Setelah kedua pimpinan negara melakukan komunikasi, dari kantor PM Inggris merilis pernyataan yang menyebutkan “Kedua pimpinan menganggap bahwa program rencana Daratan Tiongkok yang memberlakukan UU Keamanan Nasional Hong Kong, telah melanggar kesepakatan dan janji yang tertuang dalam ‘Sino-British Joint Declaration’, secara perlahan akan merusak tatanan otonom Hong Kong dan juga struktur ‘Satu negara dua sistem’ yang telah ada.”
Sehubungan dengan langkah Tindakan yang diambil oleh Daratan Tiongkok, selain Amerika dan Inggris, pihak Australia, Kanada dan juga Uni Eropa telah turut memberikan pernyataan kritikan kepada Daratan Tiongkok.
Selain itu, Presiden Donald Trump dan PM Boris Johnson juga membahas kemungkinan kehadiran dalam Forum G7, serta isi materi penting yang akan dibahas, yang mana Forum G7 berikutnya dijadwalkan akan digelar di Amerika.