(Taiwan, ROC) --- Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok telah mengesahkan “Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong”, yang dinilai akan memperburuk situasi di Hong Kong. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, disinyalir akan mengancam kebebasan dan kepentingan masyarakat Hong Kong. Dalam pertemuan di Yuan Legislatif yang dipimpin oleh Ketua You Si-kun (游錫堃), para anggota legislator lintas partai membuat pernyataan, bahwa dibentuknya undang-undang tersebut telah merusak pemerintahan otonom warga Hong Kong. Otoritas RRT dinilai telah melanggar komitmen “50 Tahun Tidak Berubah” yang pernah dijanjikan sebelumnya. Seluruh anggota legislatif menyatakan keprihatinannya serta mendukung warga Hong Kong untuk terus mempertahankan nilai demokrasi.
You Si-kun mengatakan, “Seluruh anggota legislator lintas partai Yuan Legislatif telah menyatakan penyesalan dan mengecam keras keputusan otoritas RRT. Semua pihak mendukung demokrasi dan kebebasan masyarakat Hong Kong. Kami juga mendukung otoritas Hong Kong untuk membangun saluran komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat serta memfasilitasi pemulihan ekonomi setempat yang stabil dan berkelanjutan.”
Dalam pernyataan bersama anggota legislator tersebut, otoritas Republik Tiongkok akan berdasar pada “Peraturan Hubungan Hong Kong Makau” dengan mempertimbangkan faktor keamanan nasional, guna memberikan dukungannya kepada warga Hong Kong. Atas dasar pertimbangan yang sama, Taiwan akan mengupayakan aksi penyelamatan serta menjamin keamanan warga Hong Kong yang kini tengah bekerja atau menempuh studi mereka di Taiwan.
Selain itu, dalam pernyataan tersebut, para anggota legislator menekankan, otoritas Yuan Legislatif akan terus mengikuti perkembangan situasi di Hong Kong. Yuan Legislatif akan meminta pihak Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) untuk rutin memberikan laporannya perihal ‘tinjauan khusus Hong Kong’ setiap 3 bulan sekali, meliputi penilaian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial masyarakat dan independensi.
MAC diminta untuk memantau implementasi aktual otoritas pemerintah Hong Kong dalam menanggapi perubahan situasi setempat. Namun, sebelum hal tersebut berjalan, pihak Yuan Eksekutif juga diminta untuk mencanangkan “Program Mobilisasi Kemanusiaan Warga Hong Kong”, yakni dengan memberikan bantuan bagi warga Hong Kong yang diperlakukan tidak adil akibat memperjuangan nilai demokrasi. Di samping itu, Yuan Eksekutif sudah seharusnya mengimplementasikan kebijakan nyata dalam mendukung dan membantu warga Hong Kong.