(Taiwan, ROC) - Isu perubahan nama maskapai penerbangan China Airlines membangkitkan kontroversi dan perdebatan hangat dalam persidangan Komisi Transportasi di Yuan Legislatif hari Rabu, 15 April.
Kontroversi muncul setelah legislator Partai Kuomintang (KMT) Hung Mong-kai (洪孟楷) mengajukan proposal darurat, meminta bahwa semua biaya yang digunakan untuk melaksanakan perubahan nama tersebut tidak boleh ditanggung oleh pemerintah pusat guna mencegah situasi bahwa rakyatlah yang akhirnya membayar biaya tersebut.
Meskipun mendapatkan dukungan dari legislator KMT, proposal darurat tersebut dioposisi oleh Menteri Transportasi Lin Chia-lung (林佳龍) dan legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) sehingga muncul perdebatan hangat antara kubu partai berkuasa dan oposisi.
Akhirnya, perdebatan berakhir setelah seorang legislator senior dari KMT Chen Hsueh-sheng (陳雪生) menyerukan diutamakannya pencegahan pandemi virus corona COVID-19 dan meminta kedua pihak untuk sementara menghentikan perdebatan atas perbedaan opini politik.
Chen Hsueh-sheng mengatakan, “Saya rasa kita harus prioritaskan pencegahan pandemi. Hubungan antar Selat Taiwan saat ini sudah cukup buruk, orang tidak diizinkan masuk, produk tidak diizinkan keluar. ROC kan punya Undang Undang Dasar? Di bawah UUD ada peraturan untuk menetapkan anggaran. Jadi pemerintah, termasuk Kementerian Transportasi dan Komunikasi (MOTC), kita semua taati saja peraturan ini.”
Hung Mong-kai akhirnya setuju untuk menarik kembali proposal daruratnya untuk menghentikan perdebatan, sementara Menteri Transportasi Lin Chia-lung berjanji untuk menaati prinsip yang sebelumnya diajukan olehnya sendiri, yakni meminta China Airlines untuk menangani dan memutuskan masalah ini melalui rapat pemegang saham.
Sekedar informasi, perubahan nama China Airlines belakangan menjadi isu yang disoroti. Pasalnya, pesawat yang dipakai untuk mentransportasikan masker yang disumbangkan Taiwan kepada negara-negara terkena dampak COVID-19 adalah dari China Airlines, dan meski merupakan maskapai penerbangan nasional Taiwan, hal ini dilaporkan telah membangkitkan kesalahpahaman bahwa yang memberi bantuan adalah China atau Tiongkok.