(Taiwan, ROC) - Sejumlah organisasi masyarakat menyerukan amnesti bagi pekerja migran ilegal di Taiwan, menegaskan bahwa mengecualikan mereka dari sistem pencegahan epidemi di tengah wabah Covid-19 merupakan kelalaian berbahaya yang berpotensi merusak upaya mengendalikan penyebaran virus.
Melalui suatu aksi unjuk rasa di depan Yuan Legislatif pada hari Rabu, 4 Maret, para peserta menyerukan pemerintah meninjau kembali kebijakan pekerja migran, mendesaknya untuk tidak mendeportasi atau mendenda pekerja yang tidak memiliki dokumen, dan untuk memberikan mereka status legal.
Hanya melalui langkah-langkah ini, celah dalam sistem pencegahan epidemi baru bisa diperbaiki, tutur Chen Hsiu-len (陳秀蓮), seorang periset Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan (TIWA) yang mengikuti aksi tersebut.
Chen mengatakan, “Populasi imigran baru melampaui sejuta orang saat ini adalah sumber daya manusia garis pertama yang paling penting dalam upaya pencegahan epidemi. Bagi Taiwan yang kekurangan SDM, kalau semua dari mereka ditangkap, jaringan SDM pencegahan epidemi mungkin akan runtuh.”
Unjuk rasa kali ini bertujuan menunjukkan kekhawatiran terhadap celah serius dalam sistem pencegahan epidemi yang ditampilkan setelah seorang perawat kehilangan kontak dari Indonesia dikonfirmasi sebagai pasien COVID-19 ke-32 di Taiwan pekan lalu.
Setelah terdiagnosisnya perawat tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) mengirim dokumen resmi kepada pemerintah Kota New Taipei, memintanya menyelidiki kasus tersebut, yang oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai tanda ada rencana MOL memberantas pekerja ilegal.
MOL kemudian menerangkan bahwa dokumen itu hanya prosedur administrasi, tapi ormas hak migran tetap mengingatkan bahwa pemberantasan akan membuat para pekerja tak berdokumen yang menunjukkan gejala terinfeksi tidak bersedia berobat karena takut dideportasi.
Kebijakan Taiwan terhadap pekerja migran tak berdokumen, yang mencakup didenda, dideportasi dan dilarang untuk bekerja lagi di Taiwan setelah pulang ke negara asal, telah membuat mereka lebih suka mengambil risiko daripada mencari perawatan medis, kendati telah menderita gejala Covid-19, jelas Chen.
Sementara itu, Huang Tzu-hua (黃姿華), perwakilan dari serikat perawat yang berbasis di Taoyuan, mengatakan bahwa tanpa kartu asuransi kesehatan nasional (NHI), pekerja tak berdokumen tidak dapat membeli masker di bawah sistem penjatahan pemerintah, dan karena itu sudah berisiko lebih tinggi tertular virus.
Dia pun mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakannya terhadap para pekerja ini dan memberi mereka kesempatan untuk bekerja secara legal.
Menurut statistik Badan Imigrasi Nasional (NIA), saat ini ada 48.545 pekerja migran tak berdokumen atau kehilangan kontak di Taiwan, dan hingga akhir Januari, sekitar 290 darinya berada di pusat-pusat penahanan dan siap untuk dideportasi.