(Taiwan, ROC) – Sehubungan dengan semain merebaknya epidemi COVID-19, dan ditemukannya ada seorang PMA ilegal yang tertular di dalam rumah sakit karena menjaga pasien yang kebetulan adalah penderita COVID-19, maka pihak Kementrian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW juga telah meningkatkan pengawasan terhadap orang yang keluar masuk rumah sakit, membangun sebuah sistem digitalisasi, agar data informasi terkait perawat juga dapat dimasukkan ke dalamnya, kemudian dilakukan pengecekan berganda, dan mampu langsung diketahui status sang perawat, dimana semua ini dimaksudkan agar dapat menghindari terjadinya celah kebocoran tugas pencegahan penularan epidemi.
Karena penemuan kasus penularan terjadi pada seorang PMA ilegal, telah memicu perhatian khalayak luas dan keraguan akan kondisi perawat asing yang ilegal. Oleh sebab itu pihak MOHW menyebutkan telah meningkatkan langkah antisipasi terkait hal tersebut di dalam rumah sakit, dengan mewajibkan setiap orang, baik pasien ataupun pendamping pasien, semuanya diwajibkan untuk melaporkan data berupa nama asli, hubungan dengan sang pasien, nomor kontak yang dapat dihubungi, nomor kartu identitas dan alamat. Selain itu juga diminta agar dapat menjawab secara jujur tentang jejak rekam perjalanan, pekerjaan, jejak rekam interaksi dan apakah sempat mengikuti kegiatan massal.
Kepala Bidang Urusan Rumah Sakit MOHW Shih Chung-liang pada tanggal 28 Februari mengumumkan, guna dapat memastikan pihaknya memiliki data terkait kesehatan dan jejak rekam sang pendamping pasien, pihak MOHW segera membangun sebuah sistem digital, dengan memasukkan data lengkap agar dapat melakukan pengecekan berganda dan memastikan status seseorang apakah legal atau ilegal.
Shih Chung-liang mengatakan, “Beberapa hari ini, tengah membangun sistem digital, dan kelak ke depannya, setelah memasukkan data ke dalamya, dan dapat melakukan pengecekan berganda dengan data tim medis dan mengsinkronisasikan dengan sistem perawatan jangka panjang. Semua hal ini nantinya akan terlihat dengan jelas berkenaan dengan si pendamping pasien, apa status yang mereka miliki, bahkan dapat diketahui apakah sang pendamping sempat memberikan pelayanan lintas rumah sakit.”
Shih Chung-liang menjelaskan setiap pos perawatan akan memperketat pengontrolan terhadap para perawat asing, mewajibkan untuk bisa menunjukkan kartu ARC atau paspor, memastikan apakah dirinya legal atau ilegal. Selain itu, dari pihak MOL mengusulkan jika data informasi terkait agar dapat diumumkan di dalam situs MOL maupun situs Dewan Imigrasi.
Sehubungan dengan kekhawatiran terjadinya miskomunikasi karena bahasa yang berbeda, maka pihak MOHW akan membangun multi bahasa secara bertahap, antara lain Inggris, Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipina dan Malaysia.