(Taiwan, ROC) – Serikat Pekerja Australia (United Workers Union) merilis laporan yang memberitakan adanya 8 wisatawan 'backpacker' asal Taiwan yang bekerja di kebun buah di Australia Selatan, telah mendapatkan perlakuan tidak wajar dari pihak penanggung jawab. 8 wanita tersebut diketahui dilecehkan secara seksual dan dipaksa "melayani" pihak penanggung jawab kebun. Jika tidak bersedia, maka 8 wanita tersebut diancam untuk tidak diberikan jam kerja yang sepadan.
Pada tanggal 5 Desember 2019, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (MOFA), Joanne Ou, menyampaikan bahwa peristiwa tersebut sebenarnya terjadi di tahun 2018. Baru-baru ini, kasus tersebut kembali mencuat dalam laporan di sebuah universitas di Australia, yang kemudian mendatangkan banyak komentar dari masyarakat. Namun demikian, pihak perwakilan ROC di Australia meyakini bahwa ke 8 wisatawan tersebut telah meninggalkan Australia. MOFA menambahkan bahwa pihaknya bersama dengan kantor perwakilan di Australia, akan terus mengawasi perkembangan berita ini.
Joanne Ou mengatakan, "Yang terpenting adalah harus mengingatkan seluruh warga Taiwan. Ketika hendak melakukan perjalanan 'berlibur sambil bekerja', harus tetap waspada. Jika ada kasus serupa, segera hubungi kantor perwakilan Taiwan di luar negeri atau dapat menghubungi kantor MOFA".
Selain itu, media Wall Street Journal melaporkan bahwa Menteri MOFA, Joseph Wu yang berharap agar seluruh otoritas pemerintahan di dunia dapat menjadikan Taiwan sebagai contoh negara demokrasi yang matang, di tengah menguatnya kebijakan diplomasi Daratan Tiongkok. Wacana dari Menlu tersebut dikabarkan dapat memperbaiki situasi hubungan diplomatik Taiwan dengan negara-negara di dunia. Menanggapi hal tersebut, Joanne Ou menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengamati perkembangan dinamika yang ada. Juga dihimbau kepada seluruh instansi yurisdiksi yang berada di masing-masing negara, untuk senantiasa memperhatikan situasi perpolitikan internal negara terkait. Jika membutuhkan bantuan, maka dapat menghubungi pihak MOFA.
Belakangan ini, MOFA juga diketahui merilis siaran pers guna menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak Parlemen Eropa, atas diloloskannya resolusi yang mendukung Taiwan. Siaran pers tersebut juga menuliskan bahwa Daratan Tiongkok telah mengintervensi tatanan kehidupan masyarakat demokrasi. Terkait intervensi Daratan Tiongkok dalam pelaksanaan pemilu mendatang, Joanne Ou menambahkan Negeri Tirai Bambu tersebut terbukti telah ikut campur dalam pemilu pilkada tahun lalu. Ia melanjutkan bahwa instansi yudisial Taiwan dan Kantor Urusan Daratan Tiongkok (MAC) telah menguasai perkembangan berita yang ada, dan pihak mereka-lah yang paling berwenang memberikan komentar.