(Taiwan, ROC) - Sebuah koalisi kelompok hak pekerja migran berkumpul di Taipei Selasa, 3 Desember, mengumumkan rencana menggelar aksi protes pekerja migran besar-besaran pada 8 Desember bertujuan menyerukan pemerintah menghapuskan sistem broker untuk menghentikan eksploitasi pekerja migran agen tenaga kerja.
Dalam suatu acara rally yang diadakan di luar Kementerian Ketenagakerjaan (MOL), anggota Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan (TIWA) Chen Hsiu-lien (陳秀蓮) mengundang pekerja migran untuk berbagi pengalaman mereka tentang praktik tak adil oleh broker mereka.
Yang pertama mengambil mikrofon adalah Winwin, seorang pekerja migran Indonesia yang mengatakan bahwa brokernya telah membebankan NT$ 4.800 (US$ 157) untuk memperbaru paspornya, sedangkan biaya sebenarnya hanya NT$ 800.
Dia mengatakan agen tenaga kerja sering memungut biaya penempatan, yang berkisar dari NT$ 20.000 hingga NT$ 90.000, memaksa banyak pekerja migran memilih untuk kabur karena mereka tidak dapat membayar biaya yang diminta.
Sementara itu, seorang warga Filipina berusia 33 tahun yang dulu bekerja sebagai asisten perawat di Taiwan, mengungkapkan keprihatinan yang sama dengan berbagi kenyataan bahwa rekan senegaranya sering harus meminjam uang untuk membayar biaya penempatan sebelum datang ke Taiwan.
"Agen tenaga kerja hanya menguntungkan diri mereka sendiri dan membuat beban bagi pekerja migran. Mereka memungut biaya bulanan antara NT$ 1.500 dan NT$ 1.800 tetapi tidak membantu pekerja migran dalam kasus pelecehan majikan," tukasnya.
Sebagian besar masalah yang diungkapkan oleh pekerja migran adalah sama, jelas Chen, seraya menambahkan bahwa koalisi kelompok hak pekerja migran, yakni Jaringan Pemberdayaan Migran di Taiwan, telah menghimpun masalah-masalah ini dan menerbitkannya dalam bentuk buku.
Buku itu akan diserahkan kepada partai-partai politik utama Taiwan pada saat berlangsungnya aksi protes pekerja migran yang dijadwalkan pada 8 Desember, yang menurut rencana akan diawali di luar markas partai oposisi utama Kuomintang (KMT) dan dilanjutkan ke markas partai berkuasa Partai Progresif Demokratik (DPP), sebelum berakhir di luar gedung MOL, tutur Chen.
Para pengunjuk rasa berharap untuk membujuk pihak pemenang pemilihan presiden dan legislatif yang akan datang untuk menghapuskan sistem broker dan menggantikannya dengan sistem perekrutan langsung (direct hiring) antar pemerintah.
Menanggapi hal ini, Badan Pengembangan Pekerjaan (WDA) di bawah MOL mengemukakan, mereka harus menghormati aturan negara asal pekerja migran, dengan mencatat misalnya bahwa Indonesia masih membutuhkan agen untuk menangani pemrosesan pekerja rumah tangga yang pergi bekerja di Taiwan untuk pertama kali.
Selain itu, sudah ada pusat layanan perekrutan langsung di Taipei yang didirikan oleh MOL untuk membantu pengusaha yang ingin menggunakan perekrutan langsung untuk mempekerjakan pekerja migran, dan MOL juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelidiki kasus-kasus agen tenaga kerja yang melanggar hukum.
Di lain pihak, KMT mengatakan mereka menghormati opini kelompok hak pekerja migran dan akan mempertimbangkannya ketika menyusun kebijakan terkait tenaga kerja, sementara DPP mengatakan salah satu perwakilannya akan hadir pada aksi protes 8 Desember untuk menerima buku tersebut.