(Taiwan, ROC) Ketua Parpol NPP (New Power Party) Hsu Yung-ming dan Perhimpunan Pelajar Hong Kong (Hong Kong University Students' Union, HKUSU) membentuk tim delegasi Hong Kong IAD (tim perwakilan urusan internasional institusi akademi Hong Kong) pada hari Selasa ini (3/12) menggelar konferensi pers, setelah aksi tolak ekstradisi Hong Kong mencuat pada bulan Juni lalu, situasi Hongkong semakin memanas, sementara ini ada 2600 yang tertahan dan lebih dari 470 dituntut ke meja hijau di antaranya sebagian besar mereka adalah generasi muda yang belum dewasa atau pelajar mahasiswa.
Hsu Yung-ming mengatakan, “Pemberian wewenang pasal 18 bagi instansi pemerintahan, akan tetapi tidak ada hukum yang jelas yang menjamin kedisiplinan dan kondisi pelaku yang bersangkutan, wewenang dari instansi pemerintahan berubah semena-mena, maka pada masa tersebut kami berharap adanya revisi untuk pasal 18, agar SOP lebih transparan secara menyeluruh, sangat disesalkan rapat pertemuan beberapa kali, berkisar 5 kali, ternyata pada setiap sidang pembacaan ke-2 semua ditolak.”
Pandangan dari pelajar Hong Kong menyampaikan, walaupun undang-undang pasal 18 yang mengatur hubungan Hong Kong dan Makau, menjadi dasar hukum bagi pemerintah Taiwan memberikan bantuan, namun hingga saat ini belum ada penjelasan nyata tentang penetapan kondisi darurat, siapa penentu, setelah diputuskan baru menentukan jenis bantuan apa saja dan cara pelaksanaannya. Bagi pencari suaka saat ini hanya dapat menetap di Taiwan secara sementara dalam waktu jangka pendek, tidak bisa menyewa rumah maupun bekerja, dikarenakan sebagian aktivis Hong Kong adalah anak muda yang belum dewasa, belum memenuhi persyaratan untuk masuk perguruan tinggi Taiwan, hal demikian menjadi dilema dalam jalinan hubungan Taiwan-Hong Kong
Tim delegasi Hong Kong IAD mengimbau agar parpol berkuasa dan oposisi semestinya memprioritaskan undang-undang tentang pengungsi, mengaktifkan revisi aturan hukum pasal 18 tentang hubungan Hong Kong dan Makau untuk menanggapi situasi Hong Kong yang kian memanas. Saat bersamaan, pemerintah semestinya memberikan ijin tinggal bagi warga Hong Kong, agar mereka dapat menetap dan bekerja di Taiwan dan tidak terikat oleh aturan pengurusan ijin tinggal bagi warga Hong Kong dan Makau pasal 16, meminta pengaturan upah gaji bagi warga non Taiwan yang bekerja di Taiwan.