Pemerintah sentral segera mendirikan pusat penanggulangan bencana darurat tidak lama setelah terjadinya bencana ledakan gas Kaohsiung di Taiwan selatan, sementara pihak militer juga segera dimobilisasi untuk membantu upaya pertolongan dan pembersihan lingkungan pasca bencana.
Kelak, masih ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, masing-masing merekonstruksi kampung halaman, menyelidiki kenyataan penyebab ledakan dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Ma Ying-jeou dalam suatu acara temu pers yang digelar pada Senin (11/8) pagi untuk membicarakan pendirian pemerintah dalam menangani bencana ledakan gas Kaohsiung serta rekonstruksi pasca bencana.
Presiden Ma mengatakan, “Saya telah meminta lembaga kejaksaan untuk secepatnya menyelidiki dan memastikan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas insiden ledakan gas di Kaohsiung, agar kenyataan yang sejelas-jelasnya bisa secepatnya diketahui para korban, termasuk yang menderita luka, keluar korban yang tewas dan masyarakat secara umum.”
Kepala negara berharap semua pemerintah daerah di berbagai pelosok Taiwan bisa menggunakan insiden ledakan gas Kaohsiung sebagai peringatan dan sepenuhnya memeriksa keadaan pipa bawah tanah yang ditanamkan oleh berbagai perusahaan.
Melalui pemeriksaan menyeluruh, tegas Ma, keamanan jiwa dan harta rakyat baru bisa terjamin.
Presiden juga menegaskan, pekerjaan ini harus segera dipromosikan tanpa membedakan partai politik, pemerintah sentral atau daerah, karena “masalah warga Kaohsiung adalah masalah setiap warga Taiwan.”