(Taiwan, ROC) – Untuk menyuarakan dukungan terhadap aksi demo penolakan RUU Ekstradisi di Hong Kong, beberapa organisasi masyarakat Taiwan dan Hongkong, bersama menggelar aksi turun ke jalan dengan tajuk “Pawai demo Taiwan Hong Kong 929, mendukung Hong Kong menolak totaliter”. Ketua Umum Partai DPP Cho Jung-tai akan langsung memimpin barisan karyawan partai DPP untuk mengikuti pawai demo tersebut. Salah satu panitia pelaksana, koordinator Satuan Ekonomi dan Demokrasi Lai Chung-chiang dan perwakilan dari Taiwan Youth Association for Democracy Wu Yi-rou pada hari Kamis tanggal 26 September secara langsung bersama menyerahkan surat undangan ke kantor pusat partai DPP, sekaligus melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai DPP Cho Jung-tai. Usai pertemuan, dilanjutkan dengan pembukaan jumpa pers bersama, dengan turut hadir Sekjen Partai DPP Luo Wen-jia dan Wakil Sekjen Lin Fei-fan.
Dalam jumpa pers tersebut, Lin Fei-fan menyampaikan protes keras sehubungan dengan kritikan yang disampaikan oleh Kantor Urusan Taiwan dari Pihak Daratan Tiongkok terhadap partai DPP, dengan sebutan tidak memandang kesejahteraan masyarakat Hong Kong dan Taiwan, menabur bara api dan meniup angin permusuhan, sengaja menciptakan gelombang persengketaan, berharap dapat meraih surat suara di tengah kericuhan, yang kelak tentu akan terbakar sendiri. Lin Fei-fan menjelaskan bahwa di satu sisi pihak Beijing menuding Taiwan, di sisi lain ingin memojokkan partai DPP sebagai pemain di belakang layar atas peristiwa demonstrasi yang terjadi di Hong Kong. Namun partai DPP telah berulang kali menegaskan jika pihaknya tidak memiliki sangkut paut sama sekali dengan aksi demo yang berlangsung, selain itu juga tidak akan mencampuri urusan internal Hong Kong, malah berdiri pada sudut pandang hak asasi manusia dan demokrasi, yang tentunya akan terus mendukung sikap dan upaya warga Hongkong dalam merebut demokrasi.
Sekjen Partai DPP Luo Wen-jia menyebutkan jika belakangan ini pihak Amerika telah meloloskan Hong Kong Human Rights and Democracy Act, yang artinya sangat jelas dalam memberikan dukungan kepada warga Hong Kong untuk memperoleh kebebasannya, serta sekaligus mengecam Daratan Tiongkok atas tindakan perusakan hak asasi manusia dan kebebasan Hong Kong. Selain itu juga meloloskan UU Perlindungan Taiwan, yang artinya adalah mendukung Taiwan dalam memiliki ruang yang selayaknya dimiliki dalam kehidupan dunia internasional.
Sekjen Luo Wen-jia mengatakan, “Takkala kalian menambahkan satu tekanan bagi warga Hong Kong, menambah satu tekanan terhadap ruang dunia internasional yang dimiliki oleh Taiwan, hanya akan memperkuat tatanan sosial masyarakat Taiwan dalam mempertahankan paham demokrasi Taiwan dan memastikan kekuatan serta keputusan akan pemberian dukungan kepada kebebasan Hong Kong. Saya berharap pihak Beijing bisa benar-benar memahami suara dari masyarakat umum di Taiwan.”
Yuan Eksekutif pada hari Kamis tanggal 26 September menyampaikan kepedulian dan pemahaman akan apa yang dirasakan oleh warga Hong Kong berkenaan dengan apa yang terjadi, pemerintah juga menghormati ragam pendapat yang berbeda di kalangan masyarakat. Juru Bicara Yuan Eksekutif, Kolas Yotaka menyampaikan bahwa pemerintah sedari awal telah mendukung Hong Kong dalam memperoleh kebebasan dan aksi demokrasi yang ada. Pemerintah Taiwan sama sekali tidak mengintervensi aksi demo yang terjadi di Hong Kong, namun tentu saja semua yang terjadi di Hong Kong dapat dipahami oleh pemerintah. Kolas Yotaka menjelaskan bahwa adanya ormas yang menggelar pawai demo, membuktikan bahwa Taiwan adalah sebuah negara yang mengadvokasi demokrasi dan kebebasan berpendapat.