(Taiwan, ROC) – Kementerian Luar Negeri atau MOFA, beberapa hari lalu mengemukakan, wisatawan negara teluk penghasil minyak memiliki daya konsumsi yang tinggi, mengembangkan pasar pariwisata ke kawasan ini memiliki potensi besar; untuk itu nantinya akan menyesuaikan dengan Yuan Eksekutif dan instansi terkait lainnya merencayakan perluasan pangsa pasar wisatawan dari negara teluk datang ke Taiwan, berupaya bagi pariwisata Taiwan.
Sehubungan dengan menyusutnya wisatawan lepas Daratan Tiongkok datang ke Taiwan, Pemerintah Kota Taipei pada tanggal 22 Agustus kemarin dalam rapat Yuan Eksekutif mengusulkan perluasan fasilitas bebas visa wisata ke Taiwan hingga ke negara-negara ASEAN dan Timur Tengah , selain itu juga memperluas subsidi wisata musim gugur. Perdana Menteri Su Tseng-chang mengemukakan, Kemenlu dan instansi terkait lainnya akan meneliti kemungkinan ini.
Juru bicara Kemenlu, Joanne Ou membeberkan, saat ini ada 6 negara Timur Tenggah yaitu Arab Saudi, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Kuwait yang mendapat fasilitas visa elektronik untuk datang berwisata ke Taiwan, pihaknya mengerti kalau wisatawan teluk penghasil minyak ini memiliki daya konsumsi yang tinggi, mengembangan pariwisata ke pasar ini memiliki potensi yang besar.
Joanne Ou juga mengemukakan, Taiwan sudah sekian lama mengupayakan lingkungan ramah Muslim, bahkan mendapat pengakuan yang baik dan berhasil bertengger di urutan ketiga "destinasi wisatawan Muslim" dari negara-negara non Muslim dunia. Kementerian Luar Negeri akan menyesuaikan dengan kebijakan Yuan Eksekutif dan akan bersama instansi terkait mempelajari perluasan program promosi bagi wisatawan dari negara teluk, berharap dapat lebih melangkah maju mengapai wisatawan manca negara datang ke Taiwan.
Mengenai apakah akan lebih memberikan kemudahan visa bagi negara-negara ASEAN, Joanne Ou menyampaikan, mempertimbangkan berbagai aspek pariwisata, pengelolaan dan keamanan nasional, Kemenlu akan terus melakukan peninjauan dan penelitian antar kementerian, akan bersama Kementerian Perhubungan, Biro Imigrasi - Kementerian Dalam Negeri dan Pertahanan Keamanan yang semua berkaitan erat untuk mengkaji bersama kemungkinan ini.