(Taiwan, ROC) Dalam postingan PBB pada tanggal 11 Agustus berkaitan dengan daftar nama negara di dunia yang mengakui pernikahan sesama gender, di bawah bendera Republik Tiongkok tertera nama Taiwan , Provinsi Daratan Tiongkok, untuk artikel ini di hari yang sama malam hari langsung dihapus.
Usulan penghapusan terhadap postingan PBB, Juru Bicara Kemenlu Joanne Ou merespon, PBB menggunakan nama yang tidak pantas untuk menyebut negara kami, maka menggunakan cara penghapusan data, pihak Kemenlu merasa kecewa dan yakin PBB juga mendengar bantahan baik dari Taiwan maupun komunitas internasional, pihak kami mengimbau agar PBB bisa mengamati bahwa Taiwan- Daratan Tiongkok tidak berafiliasi, semestinya bersikap netral untuk mempromosikan perdamaian dan mendukung adanya dialog dan kerjasama dalam menyelesaikan perselisihan.
Joanne Ou mengatakan, Kemenlu akan terus memonitor perkembangan ini dan melalui berbagai cara untuk melakukan komunikasi dengan PBB, meminta untuk menerima kedaulatan Taiwan sebagai Republik Tiongkok Taiwan, karena hanya ada pemerintahan yang berkuasa atas pilihan rakyatnya sendiri, berdiri di atas dunia internasional mewakili 23 juta jiwa penduduknya.
Joanne Ou (歐江安) mengatakan, “Pihak kami juga meminta kepada PBB dan instansi khusus, agar dalam setiap pertemuan baik dokumen, data statistik ataupun di dalam jejaring sosial dan internet yang dalam data apapun tidak menggunakan nama yang tidak pantas untuk mengerdilkan nama negara kami.”
Menlu mengimbau, agar PBB segera mencari alasan yang tepat untuk menerima Taiwan bergabung dengan organisasi internasional di bawah naungan PBB, karrena Taiwan memiliki kemampuan dan berkeinginan untuk berkontribusi, memiliki pengalaman bertahun-tahun memberikan sumbangsih kepada komunitas internasional. Partisipasi Taiwan kelak mendatang akan memberikan sumbangsih dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB.
Ada netizen yang menemukan untuk uji bahasa TOEFL dan IELTS mengadopsi nama Taiwan yakni Taiwan China, maka Jubir Kemenlu mengemukakan, telah meminta secara tegas agar kedua instansi tersebut melakukan perubahan, akan tetapi belum direspon, mengimbau agar komunitas internasional juga mengamati dan memperhatikan kedaulatan Republik Tiongkok.
Joanne Ou mengemukakan, berkaitan dengan tindakan pemerintahan Daratan Tiongkok yang mengintervensi pelaku usaha swasta dan perilaku instansi urusan internasional yang bersikap arogan, dalam hal ini secara tegas menyampaikan keberatan dan mengecam; pihak Daratan Tiongkok yang bersikap merisak hanya akan membuat warga Taiwan semakin tidak suka dan membenci. Kemenlu akan terus memantau tindakan pengkerdilan ini, segera melakukan perubahan dan saat bersamaan meminta komunitas internasional untuk memahami dan mengamati fakta kedaulatan Republik Tiongkok, serta menghargai masyarakat Taiwan, membantu menghentikan adopsi nama tidak pantas dan mengkerdilkan Taiwan.