(Taiwan, ROC) – Sehubungan dengan kasus mogok kerja yang dilakukan oleh pramugari maskapai penerbangan EVA Air, telah memberikan dampak pengaruh sosial masyarakat, maka aliansi serikat industri nasional yang terdiri dari 7 serikat industri mengusung perbaikan peraturan yang ada. Pada hari Rabu tanggal 31 Juli, mendatangi Kementrian Ketenagakerjaan dan menemui Menteri Ketenagakerjaan guna memberikan saran dan masukan terkait perbaikan peraturan, termasuk di antaranya tata cara peraturan yang sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh dunia internasional, melakukan perbaikan peraturan berkenaan dengan pengumuman masa pra aksi mogok kerja, dengan merubahnya menjadi 30 hari sebelumnya, dan mengajukan usul untuk melarang aksi mogok kerja yang didalangi oleh serikat buruh.
Kepala Serikat Bisnis Lai Zheng-yi saat diwawancarai oleh media menyampaikan bahwa awalnya hanya menjadwalkan waktu 1 jam untuk melakukan diskusi dengan Menteri Ketenagakerjaan, namun akhirnya diperpanjang. Dari pihak MOL, terkait ke dua permintaan yang diajukan, juga memberikan tanggapan kepada ke tujuh serikat bisnis yang ada dan mengambil contoh dari tata cara yang dipergunakan di negara-negara kawasan Amerika dan Eropa. Ia mengatakan bahwa sekalipun Menteri Ketenagakerjaan Hsu Ming-chun tidak memberikan keputusan khusus apapun, namun bersedia menerima masukan yang diberikan sebagai bahan rujukan untuk perbaikan peraturan di kedepannya, khususnya perihal penambahan peraturan masa pengumuman pra aksi mogok kerja, dan pihak MOL bersedia untuk memasuki pembahasan terkait lebih lanjut.
Lai Zheng-yi mengatakan, “Berkenaan dengan masa pengumuman pra aksi mogok kerja, kami mendengarkan penjelasan dari pihak Kementrian Ketenagakerjaan, dan hal ini tentu akan berpengaruh kepada pembahasan masa pengumuman pra aksi mogok kerja. Mungkin, pemerintah akan melakukan atau mengambil sebuah keputusan atau memperbaiki peraturan terkait.”
Sehubungan dengan permintaan penambahan masa pengumuman pra aksi mogok kerja menjadi 30 hari, menurut Lai Zheng-yi, pemerintah memiliki pertimbangannya sendiri. Merujuk kepada pengalaman dunia internasional, berapa jangka waktu yang diperlukan untuk masa pengumuman pra aksi mogok kerja, akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti. Namun berkenaan dengan permintaan larangan bagi serikat buruh untuk mendalangi aksi mogok kerja, pihak MOL masih akan melaklukan penelitian lebih lanjut.
Selain itu, Lai Zheng-yi juga menyebutkan bahwa sebelum pertemuan digelar, ke tujuh serikat bisnis juga telah melakukan diskusi musyawarah awal terkait upah minimum pekerja di bulan Agustus. Karena situasi perkenomonian yang melesu dan pengaruh dari perang dagang, pihak serikat bisnis menganjurkan untuk melanjutkan kondisi yang ada saat ini dan tidak akan melakukan perbaikan atau perubahan apapun.