(Taiwan, ROC) Massa Hongkong kembali melakukan aksi turun ke jalan tolak RUU Ekstradisi, mendukung aksi protes ini dibubarkan oleh aparat pengaman dengan gas air mata, sementara ada sekelompok pasukan yang menyerang warga tidak ditindak oleh polisi.
Parpol DPP pada hari Senin ini (22/7) secara tegas mengecam kejadian ini, warga yang menyerukan demokrasi namun tidak mendapat perlindungan dari pemerintah, mengutuk tindakan dari polisi dan kekerasan warga yang tidak jelas terhadap warga yang protes RUU Ekstradisi, maka parpol DPP mengimbau kepada pemerintah Hongkong agar tidak memberi contoh kepada warga lain yang memberikan kekerasan kepada warga yang melakukan protes; serta salah satu faktor utama menimbulkan keonaran di Hongkong karena pemerintah yang tidak mau mendengar suara warganya.
Juru bicara parpol DPP Lee Yen-jong (李晏榕) mengatakan, Hongkong saat ini, ada kemungkinan masa depan Taiwan juga mengalami hal yang sama, serupa dengan 30 tahun yang silam kejadian yang pernah dialami Taiwan, masyarakat Taiwan turun ke jalan memperjuangkan demokrasi dan hak-hak yang semestinya malah dipukul oleh aparat pengaman bahkan mendapat ancaman dari mafia. Hal ini menunjukkan nilai-nilai universal demokrasi, kebebasan dan penegakan hukum secara lahiriah menjadi musuh bagi kekuasaan pemerintahan, sementara Daratan Tiongkok membiarkan demokrasi dan otoriter hidup berdampingan yang dimunculkan dalam konsep “Satu Negara Dua Sistem”, yang dapat terbukti dalam sejarah Taiwan dan kejadian di Hongkong.
Lee Yen-jong menekankan, berkaitan dengan kelompok kaos putih yang menyerang warga tak berdosa, menandakan ada kelompok garis keras yang dikontrol oleh pemerintah Beijing, kejadian ini dinilai tindakan kekerasan menjadi ancaman bagi masyarakat, maka semestinya Taiwan memiliki penyempurnaan sistem yang menolak agen politik Daratan Tiongkok baru dapat menstabilkan mekanisme demokrasi Taiwan.
Lee Yan-jong mengatakan, “Maka dengan sedaya upaya kami merevisi hukum pengaturan kekuatan asing relevan dengan Daratan Tiongkok, diyakini pada bulan September usai rapat Yuan Legislatif akan dibahas, guna mencegah Daratan Tiongkok menginfiltrasi hukum aturan.”
Lee Yan-jong mengatakan, jika pemerintah Hongkong ingin menjadi pemerintah yang berbasis pada masyarakat Hongkong maka perlu menerima pemilihan langsung dari warga, menjadi pimpinan yang mendengar suara masyarakat, segala harapan dari pemerintah Beijing dipenuuhi malah sebaliknya tidak menerima permintaan masyarakat Hongkong, kondisi Hongkong saat ini menjadi contoh nyata bagi Taiwan.
Menlu Joseph Wu secara khusus menyampaikan dalam bahasa Inggris bahwa, sangat menyesali hukum yang memecahkan pemerintah Hongkong dan masyarakat Hongkong, seharusnya arah perkembangan adalah pemilihan demokratis sejati, bukan sebaliknya baku hantam di jalanan, seyogyanya melindungi hak dan kebebasan masyarakat. Selain itu, Menlu juga membagikan foto jalan di Denver, Amerika Serikat tampak beberapa warga memegang bendera Daratan Tiongkok dan papan bertuliskan menolak Taiwan berdaulat, Menlu Joseph Wu mengemukakan, “Bukankah menjadi hal yang baik dengan adanya kebebasan berpendapat? Seharusnya menjadi hak yang patut diperoleh semua orang?