(Taiwan, ROC) Presiden Tsai Ing-wen telah mengusulkan revisi untuk hukum untuk pengaturan kekuatan asing yang relevan dengan Daratan Tiongkok, versi partai DPP mengenai aturan hubungan masyarakat lintas selat telah disampaikan kepada komite peninjau, namun usulan revisi dengan definisi yang belum jelas dikuatirkan akan mempengaruhi pertukaran yang dijalankan, konten amandemen akan disesuaikan, partai DPP akan mengusulkan revisi baru di pekan mendatang.
Partai Kuomintang (KMT) pada hari Senin ini (22/7) saat menggelar konferensi pers menyampaikan kritikan atas revisi hukum untuk pengaturan kekuatan asing yang relevan dengan Daratan Tiongkok adalah praktik McCarthyisme pan hijau, pemulihan 100 pasal hukum pidana, pihaknya secara tegas menolak revisi undang-undang dan mengimbau agar parpol DPP mendengar opini masyarakat dan menunda revisi aturan.
Ketua Koordinator parpol KMT Tseng Ming-chung(曾銘宗) mengatakan, “Mengimbau semua masyarakat, bersama-sama meminta agar parpol DPP membatalkan revisi aturan yang satu ini, agar tidak dilanjutkan. Selain itu untuk pertemuan pekan berikutnya KMT juga akan meminta kepada Presiden Tsai Ing-wen memberikan laporan kondisi kenegaraan dalam sidang Yuan Legislatif, yang relevan dengan situasi hukum untuk pengaturan kekuatan asing yang relevan dengan Daratan Tiongkok.”
Anggota kaukus partai DPP Hsu Chih-chieh(許智傑) sebaliknya yakin pemerintah berkuasa yang ingin mendengar opini masyarakat, berharap dapat merevisi hukum untuk pengaturan kekuatan asing yang relevan dengan Daratan Tiongkok, hanya saja cakupan yang perlu diperjelas untuk menghindari adanya kesalahpahaman.
Anggota kaukus partai DPP Hsu Chih-chieh(許智傑) mengatakan, “sangat senang sekali dalam waktu singkat pemerintah dapat mendengar opini masyarakat, berkaitan dengan arah perubahan untuk revisi aturan hukum untuk pengaturan kekuatan asing. Terhadap aturan ini pemerintah akan menetapkan cakupan yang lebih jelas, guna menghindari kesalahpahaman dari masyarakat serta adanya dampak buruk untuk pertukaran masyarakat antar selat.”
Hsu Chih-chieh mengatakan, poin utama dalam revisi aturan ini bukan difokuskan pada penalti hukuman namun pengungkapan, berharap ada perusahaan investor asing atas inisiatif melaporkan sendiri dana asing, sehingga masyarakat juga memiliki informasi yang jelas dan hak mendapat informasi secara jelas juga terpenuhi.