(Taiwan-ROC) -- Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tanggal 21 Juni waktu setempat mengumumkan “Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2018”, dalam laporan untuk bagian Taiwan secara khusus dikemukakan, pemerintah Taiwan melakukan perkembangan besar dalam upaya memberikan lingkungan ramah bagi kaum Muslim seperti bertambahnya sertifikasi halal untuk rumah makan, mengadakan kegiatan Lebaran, membangun tempat Salat dan lain sebagainya.
Sama seperti tahun lalu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam laporannya kembali menyampaikan prihatin terhadap libur bagi pekerja perawat sektor rumah tangga yang tidak mengikuti peraturan dasar ketenagakerjaan, tidak dapat memberikan libur setiap minggunya sehingga banyak dari mereka yang tidak dapat beribadah, sedangkan diketahui jumlah pekerja migran asing (PMA) asal Indonesia dan Filipina yang bekerja sebagai perawat rumah tangga sudah melampaui 250 ribu orang.
Terhadap hal ini, pemerintah Taiwan menyampaikan, akan memperhatikan masalah kebebasan beragama dari pekerja sektor perawat rumah tangga dan layanan yang tidak bisa mengikuti kegiatan ibadah. Namun dalam laporan membeberkan, revisi peraturan hukum ketenagakerjaan selama 1 tahun lalu tidak terlihat adanya RUU yang mengungkit penyelesaian masalah keikutsertaan pekerja layanan rumah tangga dalam kegiatan beragama.
Dalam upaya memperbaiki kedaulatan bagi umat Muslim, laporan melansir Asosiasi Muslim Chinese yang mengemukakan, untuk bagian ini pemerintah Taiwan telah meraih perkembangan pesat. selama setahun sebelumnya jumlah rumah makan dan penginapan yang mendapat sertifikat Halal bertambah banyak dari 120 menjadi 160 tempat. kegiatan Idul Fitri yang baru lalu juga diselenggarakan di berbagai daerah di Taiwan seperti Taipei, Taoyuan, Taichung, Yunlin, Chiayi, Yilan dan lainnya, pemerintah juga menempatkan ruang ibadah di tempat umum seperti Taipei Main Station, perpustakaan, objek wisata dan lainnya.
Laporan juga mengungkit Wakil Presiden Chen Chien-jen pada Oktober tahun lalu sempat hadir dalam kegiatan keagamaan di Vatikan, saat itu Chen Chien-jen mengemukakan, sebagai mercusuar kebebasan beragama, Taiwan berjanji akan memperkuat hubungannya dengan Vatikan melalui inisiatif kerjasama subtantif tentang demokrasi, kebebasan beragama dan hak asasi manusia
Dalam laporan mengungkit, Asosiasi Muslim Chinese yang menentang pemerintah kota Kaohsiung melakukan pemindahan makam umat Muslim sehubungan dengan perluasan taman nasional, yang dikatakan hal ini dilakukan dengan tidak mengikuti aturan Islam, tetapi pemerintah Kaohsiung menyampaikan, pemindahan ini telah melalui bantuan Imam Masjid Kaohsiung dan penempatan kembali telah disesuai dengan norma-norma Islam, banyak kaum Muslim yang setuju dengan apa yang dilakukan.
Sementara Yayasan Agama Tibet masih merasa tidak puas di mana para biksu Buddha Tibet tidak bisa mendapatkan visa tugas keagamaan. Sebagian besar biksu setiap dua bulan harus ke Thailand untuk mendapatkan visa baru lagi. para Biksu ini tidak memiliki passport dan hanya menggunakan identitas India. Yayasan tersebut menyatakan, ada beberapa alasan mengapa pihak berwenang Taiwan tidak mengeluarkan visa agama, salah satunya adalah para bhikkhu ini dianggap tanpa kewarganegaraan.
Laporan itu juga mengungkapkan, sebuah organisasi Buddhis Tibet mengeluh bahwa ada sebuah organisasi Buddhis yang diduga mendapat subsidi dari Daratan
Tiongkok yang kerapkali dilecehkan Yayasan Agama Tibet dan menyatakan bahwa Buddhisme Tibet bukanlah Buddhisme sejati. Pada November tahun lalu, pengadilan mengeluarkan putusan yang meminta organisasi Buddha meminta maaf, tetapi sampai akhir tahun kemarin belum dilaksanakan, untuk hal ini pemerintah merespon bahwa kasus itu telah selesai dan berakhir.