(Taiwan, ROC) – Rapat tambahan khusus Yuan Legislatif telah berlangsung selama 2 hari. Hari Rabu pagi tanggal 19 Juni fraksi partai berkuasa dan oposisi melakukan pembahasan terkait Undang-Undang Keamanan Nasional. Anggota legislator dari partai DPP Yeh Yi-jin mengusung program sembari menyebutkan bahwa dalam memasuki era digitalisasi seperti dewasa saat ini, maka masalah keamanan negara bukan lagi hanya terpaku kepada sesuatu yang dapat terlihat dari kasatmata saja, namun juga telah melebar hingga memasuki wilayah internet dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam UU terkait ditambahkan pasal ke 2 butir ke 2, dengan jelas menyebutkan bahwa “Kedaulatan Republik Tiongkok dan meliputi ruang lingkup dunia internet dalam negeri serta ruang nyata”. Sementara anggota legislator dari partai DPP lainnya, Wang Ting-yu mengusung program untuk pengalokasian kawasan intai, pengoleksian dan pembocoran data, pertanggungjawaban pidana urusan kerahasiaan militer, serta penambahan hukuman berat bagi pelaku. Di waktu yang bersamaan juga membahas perihal sikap tindakan dari anggota PNS yang turut dalam hal pemberitaan data informasi untuk pihak lawan, jika telah diadili dan diputuskan, maka hukuman akan ditambah dengan pencabutan dana pensiun secara keseluruhan, sementara dana pensiun yang sudah dibagikan akan dipinta kembali dari sang pelaku.
Fraksi dari partai New Power Party mengajukan usul perbaikan tambahan, meminta agar pihak media yang menyebarkan isu berita yang dapat membahayakan keamanan nasional, juga selayaknya mendapatkan hukuman. Namun untuk hal ini, pihak NCC menjawab bahwa badan otoritas terkait tidak memiliki hak untuk memutuskan apakah sebuah informasi dikategorikan berbahaya atau tidak untuk negara. Wakil Kepala MAC Chiu Chui-cheng juga menyebutkan bahwa sebaiknya mengutamakan penyelesaian masalah penjatuhan hukuman ringan terhadap tersangka pelaku mata-mata terlebih dahulu.
Chiu Chui-cheng mengatakan, “Sekalipun media siaran televisi dan radio memang menjadi sebuah platform yang berkemungkinan dapat menyebarkan informasi hoaks, sangat parah. Namun dari berbagai bidang jenis pekerjaan, atau jika melihat secara keseluruhan, menjalankan promosi politik yang tidak benar atau menggelar rapat, dan berbagai pernyataan terkait lainnya, semuanya selayaknya diatur kembali. Oleh sebab itu, kami sangat menyarankan untuk melakukan perbaikan, mengikuti jalur pembahasan dari setiap fraksi partai, termasuk peraturan antar selat pasal 33, butir ke 4 dan 5, sehingga dapat lebih menyeluruh.”
Fraksi partai berkuasa dan oposisi pada akhirnya mengambil keputusan bahwa untuk masalah media, akan meminta pihak MAC, NCC dan Badan Keamanan Nasional atau NSC untuk diselesaikan.