(Taiwan, ROC) - Komisi Urusan Dalam Negeri Yuan Legislatif hari Kamis, 23 Mei, menggelar sidang peratifikasian rancangan amandemen Undang-Undang Hubungan Rakyat Antar Selat Taiwan, pada khususnya usul dari Yuan Eksekutif untuk merevisi pasal ke 9 dan 91 perihal peringkat pejabat pensiun dan durasi tahun usai pensiun bagi seorang pejabat pemerintah, yang dilarang mengikuti kegiatan politik di Daratan Tiongkok.
Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) Chen Ming-tong (陳明通) yang hadir untuk menyampaikan laporan menegaskan, yang direvisi adalah larangan status dan durasi, tapi sebenarnya yang dilarang adalah tindakan, karena semua hal merugikan negara tidak boleh ditoleransi.
Chen Ming-tong mengatakan, “Tindakan merugikan martabat negara tidak bisa diterima, baik itu setelah masa larangan berakhir setelah 15 tahun. Peraturan masa lalu ini memang memicu kontroversi. Pejabat tinggi, misalnya, setelah mengangkat sumpah kesetiaan pada negara, emangnya masih bisa beralih kesetiaan? Ini adalah kejahatan pengkhianatan negara yang harus dihukum. Satu hari pun tidak boleh ditoleransi.”
Untuk menjamin keamanan negara, tegas Chen, Yuan Legislatif diminta untuk mendukung RUU yang diajukan Yuan Eksekutif ini.