(Taiwan, ROC) --- Media Australia “The Australian” mewartakan Kepulauan Solomon baru saja melantik Perdana Menteri baru, yakni Manasseh Sogavare. Media tersebut menambahkan bahwa Perdana Menteri Sogavare mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan menjalin diplomatik dengan Daratan Tiongkok.
Pada hari Kamis (2/5), Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) mengemukakan Taiwan telah menguasai situasi yang ada, dan akan sekuat tenaga melakukan yang terbaik.
Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, “Hal ini sudah lama dijelaskan oleh Kementerian Luar Negeri. Seluruh situasi telah kami kuasai. Kami akan melakukan upaya diplomatik, guna untuk mempertahankan hubungan ini. Belakangan ini, Daratan Tiongkok terus menekan Taiwan. Serangan yang dilancarkan kian gencar setiap harinya. Kami akan melakukan yang terbaik dan bersama dengan para sahabat menstabilkan hubungan diplomatik Taiwan”.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (MOFA), Andrew Lee (李憲章) mengemukakan hubungan diplomatik dengan Taiwan menjadi pembicaraan hangat di kongres Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomonbaru saja melaksanakan pemilu. Dan beberapa aliansi di pemerintahan mereka diketahui mendengungkan kabar untuk menjalin hubungan dengan Daratan Tiongkok.
Andrew Lee mengatakan, “Manasseh Sogavare merupakan tokoh politisi senior yang berpengalaman. Terkait hal ini, ia juga telah berkomunikasi dan berkoordinasi erat dengan tim berkuasa. Bagaimana memperkuat hubungan bilateral dengan Taiwan, tentu akan dikoordinasikandengankoalisi berkuasa. Ini merupakan kebijakan yang normal terjadi di negara dengan sistim demokrasi”.
Kepulauan Solomon merupakan negara diplomatik Taiwan yang memiliki penduduk terbanyak dan kawasan terluas di Samudera Pasifik. Pada bulan November 2017 lalu, Presiden Tsai Ing-wen diketahui berkunjung ke Kepulauan Solomon. Manasseh Sogavare sebelumnya pernah mengemukakan bahwa dirinya sangat bersyukur dan akan mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan. Ia juga pernah mendengungkan pernyataan bahwa kerja sama bilateral dengan Taiwan, harus ditingkatkan untuk mencapai tujuan supremasi hukum, pembangunan dan kemakmuran yang merata.